JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia akan memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan mendatang, sebagai antisipasi terhadap perang Iran yang belum berakhir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan keputusan itu telah dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (21/5), yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Gubernur Bank Indonesia.
&ldquo;Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan Work From Home untuk 2 bulan ke depan,&rdquo; ujar Airlangga.
Selain memperpanjang periode WFH setiap 1 hari dalam sepekan bagi ASN, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif fiskal, untuk menjaga aktivitas ekonomi pada kuartal kedua 2026.
&ldquo;Ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,&rdquo; ujar Airlangga, dengan menekankan detail teknis masih dalam tahap finalisasi.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan stimulus fiskal tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam paparan APBN Kita pekan lalu, Purbaya mengatakan pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui tambahan stimulus ke perekonomian.
&ldquo;Kita ingin ada stimulus tambahan di perekonomian,&rdquo; kata Purbaya.
Namun, menurut dia, stimulus yang disiapkan tidak selalu berbentuk bantuan tunai seperti yang dilakukan sejak awal tahun.
&ldquo;Bukan hanya ngasih duit ya, tambah likuiditas sistem, koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain,&rdquo; ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pencairan anggaran belanja kementerian dan lembaga agar penyerapan belanja negara dapat berjalan lebih optimal. (KR)

Pemerintah menyiapkan insentif ekonomi kuartal II dan memperpanjang periode WFH bagi ASN.

WFH ASN diperpanjang 2 bulan, pemerintah siap guyur stimulus

JAKARTA - Startup kecerdasan buatan Manus menghadapi tekanan besar dari pemerintah China setelah Beijing memerintahkan pembatalan akuisisi perusahaan tersebut oleh Meta yang nilainya dilaporkan melampaui US$2 miliar.
Di tengah tekanan regulator, para pendiri Manus kini berupaya merebut kembali kendali perusahaan dengan mencari pendanaan baru senilai sekitar US$1 miliar dari investor eksternal, menurut laporan Bloomberg News.
Seperti dikutip Reuters, Co-founder Manus, Xiao Hong, Ji Yichao, dan Zhang Tao disebut sedang membahas berbagai skema penyelamatan, termasuk pendanaan baru yang dapat menilai perusahaan setara dengan valuasi saat Meta membeli startup tersebut.
Para pendiri Xiao Hong, Ji Yichao, dan Zhang Tao sedang menjajaki berbagai opsi, termasuk mengumpulkan sekitar US$1 miliar dari investor eksternal untuk membeli kembali saham perusahaan mereka.
Langkah itu berpotensi mengubah Manus menjadi joint venture dengan investor baru sekaligus membuka peluang penawaran saham perdana atau IPO di Hong Kong.
Meta sebelumnya mengumumkan akuisisi Manus pada akhir Desember guna memperluas integrasi AI canggih di seluruh platform digitalnya.
Namun, pemerintah China segera membuka investigasi terkait dugaan pelanggaran aturan investasi dan membatasi pergerakan dua pendiri Manus ke luar negeri.
Ketegangan teknologi antara AS dan China menjadi latar utama di balik tekanan tersebut. Beijing belakangan memperketat pengawasan terhadap investasi Amerika Serikat di sektor teknologi strategis domestik, khususnya kecerdasan buatan.
Bulan lalu, Beijing memerintahkan Meta yang berbasis di California untuk membatalkan akuisisi tersebut di tengah pengawasan ketat terhadap investasi AS di perusahaan teknologi domestik canggih seiring meningkatnya ketegangan teknologi AS-China.
Manus sendiri dikenal mengembangkan AI agent serbaguna yang mampu bertindak layaknya pekerja digital, menjalankan riset hingga otomatisasi tugas dengan campur tangan manusia yang minim.(DH)

China paksa pembatalan akuisisi AI Manus oleh Meta senilai miliaran dolar.

Pendiri Manus cari US$1 miliar untuk lepas dari Meta

JAKARTA - British Petroleum memperluas agresi bisnis gasnya di Indonesia setelah memenangkan tiga wilayah kerja migas baru yang dinilai strategis untuk memperkuat pasokan LNG proyek Tangguh di Papua Barat.
Seperti dikutip Upstreamonline, perusahaan energi asal Inggris itu menandatangani kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) untuk blok eksplorasi Bintuni dan Drawa yang berada dekat fasilitas LNG Tangguh berkapasitas 11,4 juta ton per tahun.
Sementara itu, dua blok tersebut diperkirakan menyimpan sumber daya gas gabungan sebesar 2,46 triliun kaki kubik (Tcf), membuka peluang tambahan pasokan gas bagi proyek LNG andalan BP di Indonesia.
&ldquo;Kami sudah memiliki aset kelas dunia di negara ini, dan, jika berhasil, kedekatan dua blok baru ini dengan infrastruktur yang ada dapat mendukung potensi pengembangan dan produksi sumber daya ini di masa depan,&rdquo; kata William Lin, Executive Vice President BP untuk gas dan energi rendah karbon.
BP menggandeng sejumlah mitra strategis dalam proyek ini, termasuk China National Offshore Oil Corporation, joint venture Mitsubishi-Inpex, serta Indonesia Natural Gas Resources Muturi yang merupakan bagian dari LNG Japan Corporation.
Selain dua blok tersebut, BP juga memperoleh kepemilikan 49% di Blok Barong yang berlokasi di antara Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Blok ini dioperasikan Inpex dengan kepemilikan mayoritas 51%.
Barong diperkirakan memiliki potensi sumber daya gas sebesar 2,9 Tcf dan akan memasuki tahap eksplorasi awal melalui studi geologi dan survei seismik 3D.
Inpex menyatakan eksplorasi yang berhasil dapat mempercepat transisi menuju tahap pengembangan dan produksi gas. Langkah BP dan Inpex menegaskan meningkatnya minat investor energi global terhadap potensi gas Indonesia, khususnya di tengah pertumbuhan permintaan LNG Asia Pasifik.
Dalam putaran lelang migas terbaru, regulator hulu migas SKK Migas menandatangani delapan PSC baru dengan estimasi total sumber daya hampir 14 Tcf gas. Selain BP dan Inpex, sejumlah perusahaan lain juga memenangkan blok strategis, termasuk Mubadala Energy di Southwest Andaman, Bumi Armada di Blok Jalu, serta Medco Energi di Blok Nawasena.(DH)

BP tambah blok migas baru di Indonesia untuk perkuat pasokan LNG proyek Tangguh.

Kuasai 3 blok baru, BP perluas investasi gas di Indonesia

JAKARTA - Danantara menegaskan akan tetap menghormati kontrak ekspor komoditas yang sudah berjalan, namun membuka ruang peninjauan ulang harga jika ditemukan di bawah standar pasar global.
Langkah ini muncul di tengah persiapan Indonesia mengambil alih kendali penuh ekspor komoditas utama seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy melalui unit khusus yang akan menjadi satu-satunya eksportir mulai 1 September.
CEO Danantara, Rosan Roeslani mengatakan pemerintah akan mengevaluasi harga kontrak yang tidak sesuai dengan indeks pasar global, terutama jika terdapat indikasi under-invoicing dalam perdagangan.
&ldquo;Kami akan menghormati semua kontrak yang ada. Tetapi yang kami lihat adalah meskipun itu kontrak jangka panjang, penetapan harga tidak ditentukan pada saat itu, melainkan saat kontrak sedang berjalan. Nantinya, jika kami melihat kontrak dengan harga di bawah indeks pasar dunia, tentu kami akan meninjaunya,&rdquo; kata Rosan seperti dikutip Businesstimes.
Ia juga menegaskan bahwa setiap indikasi harga yang lebih rendah dari pasar akan menjadi dasar untuk evaluasi ulang.
&ldquo;Jika kami melihat indikasi adanya pengurangan nilai faktur, tentu saja kami akan mengevaluasi ulang kontrak tersebut,&rdquo;ujarnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi besar yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penguatan kendali negara atas ekspor sumber daya alam serta peningkatan penerimaan devisa dan pajak.
Rencana tersebut mencakup masa transisi tiga hingga enam bulan mulai 1 Juni, di mana eksportir diwajibkan melaporkan volume, nilai, dan harga transaksi komoditas kepada unit baru Danantara Sumber Daya Indonesia.
Indonesia sendiri merupakan eksportir terbesar dunia untuk minyak sawit, batu bara termal, dan nikel, dengan nilai ekspor gabungan mencapai sekitar US$65 miliar tahun lalu.
Namun kebijakan ini langsung memicu reaksi pasar. Indeks saham Jakarta turun ke level terendah dalam lebih dari satu tahun, sementara rupiah melemah mendekati rekor terendah terhadap dolar AS.
Pelaku industri menyampaikan kekhawatiran atas dampak implementasi kebijakan baru tersebut. Asosiasi industri sawit GAPKI mempertanyakan implikasi teknis terhadap kontrak jangka panjang dan permintaan spesifikasi pembeli.
Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menyoroti risiko terhadap pembiayaan, kualitas produk, dan kepastian kontrak, sedangkan Forum Industri Nikel Indonesia masih menunggu regulasi teknis untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh.(DH)

Danantara tinjau harga ekspor komoditas RI untuk cegah under-invoicing dan sesuaikan pasar global.

Danantara siap audit harga ekspor komoditas strategis mulai September

JAKARTA - Kelompok produsen minyak OPEC+ diperkirakan akan menyepakati kenaikan kecil produksi minyak untuk Juli 2026, meski gangguan pasokan masih terjadi akibat perang Iran dan ketegangan di Selat Hormuz.
Seperti dikutip Reuters, empat sumber yang mengetahui pembahasan internal mengatakan tujuh negara produsen utama OPEC+ akan menaikkan target produksi sekitar 188.000 barel per hari dalam pertemuan 7 Juni mendatang. Namun, keputusan final belum diambil.
Tujuh negara penghasil minyak utama OPEC+ kemungkinan akan menyetujui kenaikan produksi yang moderat untuk bulan Juli ketika mereka bertemu pada 7 Juni, menurut empat sumber, meskipun pengiriman untuk beberapa negara masih terganggu oleh perang Iran.
Langkah ini melanjutkan tren kenaikan bertahap sejak April 2026, setelah OPEC+ sempat menahan produksi pada kuartal pertama tahun ini. Meski demikian, skala kenaikan mulai diperkecil sejak Mei setelah keluarnya Uni Emirat Arab dari aliansi tersebut.
Target bulanan yang ditetapkan oleh tujuh anggota inti OPEC+ diperkirakan akan dinaikkan sekitar 188.000 barel per hari, kata sumber tersebut.
Para analis menilai keluarnya Uni Emirat Arab dapat mengurangi kekuatan kelompok dalam mengendalikan pasar, meski di sisi lain berpotensi memperkuat konsolidasi internal.
Gangguan terbesar dalam periode ini datang dari perang Iran yang mengganggu jalur distribusi dan produksi beberapa negara anggota. Beberapa produsen Teluk yang biasanya memiliki kapasitas cadangan kini ikut terdampak, termasuk Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan sebelumnya Uni Emirat Arab.
Output produsen Teluk turun 9,9 juta barel per hari, menurut data OPEC, dari 42,77 juta barel per hari pada Februari menjadi 33,19 juta barel per hari pada April.
Meski tekanan geopolitik meningkat, OPEC+ tetap melanjutkan rencana penyesuaian produksi secara bertahap. Namun, dua pertemuan lain yang dijadwalkan pada 7 Juni tidak diperkirakan menghasilkan perubahan kebijakan tambahan.
Pengurangan produksi sebesar 2 juta barel per hari yang disepakati pada tahun 2022, yang berlaku untuk seluruh grup, dijadwalkan akan tetap berlaku hingga akhir tahun 2026.
Di tengah dinamika itu, struktur OPEC+ yang terdiri dari 21 anggota termasuk Arab Saudi, Rusia, Irak, Kazakhstan, Aljazair, Kuwait, dan Oman terus menghadapi tekanan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pasokan global di tengah risiko geopolitik yang meningkat.(DH)

OPEC+ rencanakan kenaikan produksi minyak Juli 2026 di tengah gangguan pasokan global.