JAKARTA – Pemerintah Pakistan akhirnya menjual melepas 75% saham mayoritas maskapai penerbangan negara, Pakistan International Airlines (PIA), senilai US$482 juta kepada konsorsium swasta dalam lelang yang disiarkan secara nasional.

Langkah ini mengakhiri proses privatisasi yang berlarut lebih dari satu dekade dan menjadi bagian penting dari komitmen reformasi struktural Islamabad di bawah program pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF).

Al Jazeera melaporkan konsorsium pemenang dipimpin oleh Arif Habib Limited (AHL), dengan anggota antara lain AKD Group Holdings, Fatima Fertilizer, jaringan pendidikan swasta City Schools, serta pengembang properti Lake City Holdings. Setelah lelang dimenangkan, Fauji Fertilizer Company Limited (FFC), perusahaan publik yang dikendalikan yayasan militer Pakistan, juga bergabung dalam konsorsium tersebut.

Masuknya entitas yang terkait militer memicu perdebatan politik domestik. Sejumlah pengamat menilai keterlibatan militer berpotensi memperluas pengaruhnya di sektor ekonomi sipil. Namun, analis lain menilai kehadiran tersebut justru memberi jaminan stabilitas dan kepastian kebijakan bagi investor swasta di tengah sejarah intervensi negara terhadap PIA.

Berbeda dari privatisasi pada umumnya, sperti dikutip Reuters, struktur transaksi ini dirancang bukan sekadar penjualan aset, melainkan upaya penyelamatan maskapai yang telah lama merugi. Dari total nilai US$482 juta, pemerintah Pakistan hanya menerima sekitar US$36 juta dalam bentuk dana tunai. Sisanya, sekitar US$446 juta atau 92,5%, diwajibkan untuk diinvestasikan kembali langsung ke dalam PIA guna memulihkan operasional dan memperbarui armada.

Skema tersebut menuai kritik keras dari oposisi, terutama partai Tehreek-e-Insaf (PTI), yang menuding pemerintah menjual aset strategis negara dengan harga terlalu murah.

Namun, Penasihat Privatisasi Pemerintah Pakistan Muhammad Ali, seperti dikutip Financial Times, menepis tudingan tersebut dengan menegaskan pemerintah masih mempertahankan 25% saham PIA senilai sekitar US$160 juta. Selain itu, beban utang jangka panjang PIA sebesar US$2,3 miliar telah dipindahkan ke entitas terpisah sebelum transaksi dilakukan.

PIA sendiri memiliki sejarah panjang sebagai maskapai nasional Pakistan sejak didirikan pada 1955. Pada dekade 1960–1970-an, PIA sempat menjadi salah satu maskapai paling disegani di Asia dan Timur Tengah. Namun, dalam dua dekade terakhir, maskapai ini terus mencatatkan kerugian akibat tata kelola yang buruk, intervensi politik, kelebihan pegawai, armada yang menua, serta meningkatnya persaingan dari maskapai swasta domestik dan regional.

Financial Times mencatat, tekanan untuk memprivatisasi PIA kembali menguat setelah maskapai tersebut menjadi beban fiskal kronis bagi negara, dengan suntikan dana pemerintah yang berulang kali gagal memperbaiki kinerja. Reformasi PIA menjadi salah satu syarat penting dalam kesepakatan pinjaman IMF senilai US$7 miliar yang tengah dijalankan Pakistan.

Meski kondisi keuangan PIA terpuruk, dengan hanya 18 dari 33 pesawat yang beroperasi dan pangsa pasar domestik menyusut drastis, maskapai ini masih memiliki aset strategis berupa hak pendaratan (landing slots) di 78 destinasi internasional. Reuters melaporkan, akses ke pasar Eropa dan Inggris kembali terbuka setelah larangan terbang dicabut pada akhir tahun lalu.

Konsorsium pemenang menargetkan peluncuran ulang (relaunch) PIA pada April tahun depan, dengan kewajiban melunasi dua pertiga nilai transaksi dalam tiga bulan ke depan. Pemerintah berharap suntikan modal dan manajemen baru dapat menghentikan kerugian kronis maskapai yang selama bertahun-tahun membebani keuangan negara. (SF)