Menlu China dan Indonesia bertemu Jumat ini, bahas isu keamanan?
Jumat, 21 Agustus 2026
JAKARTA - Menteri luar negeri dan pertahanan China serta Indonesia akan bertemu pada Jumat untuk membahas isu keamanan, politik, pertahanan, dan ekonomi.
Seperti dikutip Reuters, pertemuan berlangsung ketika Jakarta berupaya menjaga hubungan dengan Beijing dan Washington di tengah ketegangan perdagangan serta sengketa Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi akan mengunjungi Jakarta untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Ia dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan mengikuti pertemuan 2+2 bersama menteri pertahanan kedua negara.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menangani urusan Asia Timur, Arifianto Sofiyanto, mengatakan pertemuan para menteri luar negeri akan membahas hubungan politik dan isu ekonomi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan pertemuan tersebut juga akan membahas isu politik dan keamanan, kerja sama pertahanan, serta situasi internasional dan regional.
Pertemuan digelar setelah latihan militer gabungan antara angkatan laut China dan Indonesia pekan lalu memicu reaksi Taiwan.
Latihan tersebut berlangsung di sebelah timur Taiwan, wilayah yang diklaim China sebagai bagian dari teritorinya.
Angkatan Laut Indonesia menyatakan latihan tersebut merupakan kegiatan rutin yang juga dilakukan bersama Jepang dan Amerika Serikat.
Analis pertahanan Curie Maharani menilai Indonesia memandang latihan tersebut sebagai kegiatan rutin, tetapi lokasi latihan memungkinkan China menyampaikan pesan politik tersendiri.
“Indonesia belajar pelajaran berharga tentang bagaimana negara-negara besar menggunakan diplomasi pertahanan sebagai instrumen untuk memproyeksikan pengaruh,” ujar Curie.
Indonesia juga memiliki perbedaan pandangan dengan China terkait Laut China Selatan. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah perairan tersebut.
Saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi China pada 2024, kedua negara menandatangani kesepakatan pengembangan maritim yang menyebut adanya pemahaman bersama mengenai pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih.
Pernyataan tersebut menuai kontroversi karena dinilai sejumlah analis sebagai perubahan dari posisi lama Jakarta yang tidak mengklaim wilayah sengketa Laut China Selatan.
Indonesia kemudian menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak mengakui klaim China.
Curie mengatakan Indonesia tidak ingin meningkatkan ketegangan dan memilih berinteraksi dengan China melalui diplomasi pertahanan.
Hubungan pertahanan kedua negara juga meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, meski masih jauh di bawah kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Australia.
Terkait kemungkinan isu tersebut dibahas dalam pertemuan pekan ini, Arifianto mengatakan agenda pembicaraan masih dalam tahap finalisasi.
Prabowo berulang kali menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif serta tidak berpihak pada kekuatan tertentu.
Ia juga menyatakan Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, termasuk China dan Amerika Serikat.
China merupakan salah satu investor utama Indonesia. Kementerian Investasi mencatat investasi langsung China mencapai US$3,9 miliar pada paruh pertama 2026.
Namun, sejumlah aturan terkait investasi China menjadi sumber ketegangan.
Pada Mei, perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Indonesia meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha.
China Chamber of Commerce in Indonesia dalam surat yang dilihat Reuters menyebut perusahaan China menghadapi regulasi yang terlalu ketat, penegakan aturan berlebihan, serta dugaan korupsi dan pemerasan oleh sejumlah pihak.
Sejumlah investor China di Indonesia antara lain Contemporary Amperex Technology Co (CATL), produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, serta Tsingshan Group, perusahaan baja yang membangun fasilitas peleburan nikel di Indonesia.
Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Prabowo sebelumnya mengatakan banyak investor asing mengeluhkan proses perizinan di Indonesia yang terlalu banyak dan membutuhkan waktu lama.
Karena itu, pemerintah mendorong deregulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi. (DK)