BOJ siap naikkan bunga ke 1,25% pada September

Rabu, 26 Agustus 2026

image

JAKARTA - Bank of Japan (BOJ) berpotensi mempercepat pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 1,25% pada September 2026, menurut mayoritas ekonom dalam jajak pendapat Reuters.

Seperti dikutip Reuters, perubahan ekspektasi tersebut menandai pergeseran tajam dibandingkan survei sebelumnya.

Dalam jajak pendapat Reuters pada 17-24 Agustus, sebanyak 57% ekonom memperkirakan BOJ menaikkan suku bunga pada bulan depan. Pada survei Juli, hanya 5% yang memperkirakan kenaikan terjadi pada kuartal III.

Tekanan inflasi akibat perang AS-Israel dengan Iran serta pelemahan yen menjadi faktor utama yang mendorong BOJ mempercepat normalisasi kebijakan.

Tekanan jual terhadap yen tetap tinggi meski Jepang dan Amerika Serikat melakukan intervensi pasar valuta asing pada bulan lalu.

Reuters sebelumnya melaporkan BOJ tengah mempertimbangkan kenaikan suku bunga pada September dan kemungkinan mempercepat laju pengetatan setelahnya. Langkah tersebut akan lebih agresif dibandingkan pola kenaikan sekitar dua kali dalam setahun yang selama ini dijalankan.

Ekspektasi kenaikan September juga semakin kuat setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent mendorong BOJ untuk memperketat kebijakan.

"Mengingat pasar sebagian besar telah memperhitungkan kenaikan suku bunga bulan September, penundaan kenaikan tersebut kemungkinan akan mengguncang stabilitas pasar," ujar Kepala Ekonom Jepang di JPMorgan Securities, Ayako Fujita.

"Penyesuaian kebijakan lebih awal pun menjadi hal yang tak terelakkan."

BOJ menaikkan suku bunga ke 1% pada Juni, level tertinggi dalam tiga dekade.

Ekonom Naikkan Proyeksi Suku Bunga

Ekspektasi kenaikan suku bunga tidak berhenti pada September. Sebanyak 35 dari 54 ekonom, atau hampir dua pertiga responden, memperkirakan suku bunga BOJ mencapai sedikitnya 1,5% pada akhir Maret 2027.

Proyeksi tersebut berarti BOJ berpotensi mencapai level 1,5% tiga bulan lebih cepat dibandingkan perkiraan dalam survei Juli.

Sekitar 60% ekonom juga memperkirakan suku bunga mencapai sedikitnya 1,75% pada akhir kuartal III 2027.

Dari 36 ekonom yang menjawab pertanyaan tambahan mengenai level terminal rate, separuh memperkirakan suku bunga akhir berada di 1,75%. Porsi tersebut melonjak dari 19% pada survei bulan sebelumnya.

Sementara itu, 36% responden memperkirakan terminal rate mencapai 2% atau lebih, naik dari 23% pada survei Juli.

Intervensi Yen Dinilai Belum Efektif

Percepatan pengetatan BOJ juga berkaitan dengan tekanan terhadap yen. Jepang dan AS melakukan intervensi bersama dengan membeli yen pada bulan lalu setelah mata uang tersebut menyentuh level terlemah dalam 40 tahun.

Langkah tersebut bertujuan meredam pelemahan yen sekaligus tekanan terhadap obligasi pemerintah Jepang yang berpotensi menimbulkan dampak lebih luas, termasuk mendorong kenaikan imbal hasil US Treasury.

Namun, hasil survei menunjukkan intervensi tersebut belum menyelesaikan persoalan fundamental. Sebanyak 18 dari 26 ekonom, atau lebih dari dua pertiga responden, menilai intervensi tersebut "tidak terlalu efektif" atau "sama sekali tidak efektif”.

Banyak ekonom menilai intervensi hanya menunda tekanan terhadap yen, bukan mengatasi penyebab utamanya.

Kebijakan Fiskal Takaichi Jadi Risiko Tambahan

Kebijakan fiskal pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi juga menjadi perhatian. Sebanyak 25 dari 28 ekonom, atau 89% responden, menilai kebijakan fiskal pemerintah berpotensi memperlemah yen.

Kekhawatiran tersebut muncul di tengah rencana pemotongan pajak makanan dan peningkatan belanja investasi, sementara sumber pembiayaannya masih menjadi perhatian pasar.

"Kebijakan fiskal pemerintahan Takaichi ... meningkatkan ekspektasi inflasi dan memperkuat kekhawatiran bahwa BOJ tertinggal dalam merespons situasi," kata Kepala Ekonom Nomura Securities, Kyohei Morita.

"Terutama, jika pemotongan pajak konsumsi diterapkan di tengah kekhawatiran pasar mengenai minimnya dukungan pendanaan, depresiasi yen dapat dengan mudah berakselerasi, termasuk akibat aksi penjualan obligasi pemerintah Jepang oleh investor asing."(DH)