JAKARTA - China menegaskan tetap mengendalikan produksi baja mentah sepanjang periode 2026–2030, seiring upaya pemerintah menata ulang industri bahan baku yang tengah menghadapi kelebihan kapasitas.

Dikutip mining.com, China menyatakan tidak akan mengizinkan penambahan kapasitas baru ilegal dan akan melanjutkan kebijakan pembatasan produksi yang telah diterapkan sejak 2021 sebagai bagian dari agenda pengurangan emisi karbon.

Tekanan terhadap industri baja semakin besar akibat melemahnya permintaan domestik, terutama dari sektor properti yang mengalami perlambatan berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di dalam negeri.

“Industri bahan baku, termasuk baja, saat ini menghadapi masalah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan,” kata Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dalam pernyataannya.

Data menunjukkan produksi baja mentah China pada 11 bulan pertama 2025 turun 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini membuat total produksi tahunan berpeluang turun di bawah 1 miliar ton, untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

NDRC menegaskan perlunya reformasi lebih dalam pada sisi penawaran selama periode Rencana Lima Tahun ke-15.

“Industri bahan baku perlu memperdalam reformasi sisi penawaran selama Rencana Lima Tahun Kelima Belas (2026-2030), prinsip seleksi alam (survival of the fittest) dipromosikan,” tambah lembaga tersebut.

Di tengah lesunya permintaan domestik, ekspor baja China tetap kuat sejak 2023 dan membantu menopang industri. Namun, lonjakan ekspor tersebut memicu reaksi proteksionis dari sejumlah negara yang menilai produk baja murah asal China merugikan produsen lokal.

Sebagai respons, Beijing pada 12 Desember mengumumkan rencana penerapan sistem perizinan mulai 2026 untuk mengatur ekspor sekitar 300 produk terkait baja.(DH)