JAKARTA – Jepang memangkas penyelesaian saham menjadi nol, targetnya 2030-an. Dikutip dari CoinDesk, rencana itu melibatkan tiga otoritas sekaligus.

Ketiganya adalah Financial Services Agency, Kementerian Keuangan, dan Bank of Japan. Lembaga keuangan besar dalam negeri ikut dilibatkan.

Laporan awalnya berasal dari Nikkei yang terbit pada Rabu (26/8). Kelompok kerja bersama dibentuk pada musim panas ini.

Rencana pengembangannya ditargetkan tersusun paling cepat pada awal 2027. Isinya mencakup rancangan rantai blok dan pembagian tanggung jawab antarlembaga.

Peta jalan pengerjaan lanjutannya juga termasuk di dalamnya. Bila disetujui dan pengujiannya berjalan lancar, sistemnya akan beroperasi pada awal 2030-an.

Rentang waktunya sekitar lima hingga tujuh tahun dari sekarang. Masalah yang hendak dipecahkan terletak pada jeda penyelesaian transaksi.

Saham di Tokyo kini diselesaikan dua hari kerja setelah eksekusi. Obligasi pemerintah diselesaikan pada hari berikutnya.

Seperti dilaporkan Finextra, infrastruktur baru itu akan memangkas keduanya hingga mendekati nol. Risiko pihak lawan menumpuk sepanjang jeda tersebut.

Pemangkasan itu juga menghapus kebutuhan cerukan harian antarbank. Indonesia sendiri masih menerapkan penyelesaian dua hari kerja untuk transaksi saham.

Perbandingan itu memberi gambaran seberapa jauh jarak yang hendak dipangkas Jepang. Mekanismenya justru paling layak dicermati.

Jepang tidak memulai dengan menokenisasi efeknya. Yang ditokenisasi lebih dulu adalah uang bank sentral.

Bank diminta mengonversi sebagian rekening cadangannya di Bank of Japan menjadi token digital. Token itu berfungsi sebagai mata uang digital bank sentral untuk kalangan grosir.

Penggunaannya diperuntukkan bagi penyelesaian antarbank. Pendekatan ini menempatkan sisi tunai transaksi di bawah kendali bank sentral.

Sisi efeknya digarap melalui jalur terpisah. Otoritas keuangan Jepang menjalankan uji konsep tersendiri untuk serah terima lawan pembayaran.

Mekanisme itu menyandingkan penyerahan efek dan pembayarannya dalam satu waktu. Kedua kaki transaksi selesai bersamaan sehingga tidak ada pihak yang menanggung risiko lebih dulu.

Nomura Securities, Daiwa Securities, dan tiga kelompok bank besar ikut serta. Cakupannya meliputi obligasi pemerintah, obligasi korporasi, reksa dana, dan saham.

"Serah terima lawan pembayaran di rantai blok dapat mengurangi risiko penyelesaian," kata otoritas itu. Beban operasional juga disebut dapat diringankan.

Bank of Japan sendiri sudah menguji representasi tokenisasi rekening giro bank sentralnya. Pengujiannya berjalan melalui proyek kotak pasir berbasis buku besar terdistribusi.

Rangkaian percobaan lain sudah lebih dulu berjalan sepanjang tahun ini. Seperti dikutip The Block, Japan Securities Clearing Corporation memulai uji coba pada April.

Lembaga kliring milik Japan Exchange Group itu menggandeng Mizuho, Nomura, dan Digital Asset.

Percobaannya menguji pemakaian obligasi pemerintah Jepang sebagai jaminan di rantai blok.

Mizuho, MUFG, dan SMBC juga menggarap uji coba stablecoin dengan dukungan otoritas.

Sekitar 40 bank daerah dan bank digital mengumumkan uji konsep transfer antarbank. Percobaannya memakai deposito tertokenisasi dan dimulai bulan ini.

Langkah-langkah itu berjalan beriringan dengan penataan aturan kripto. Pada Juli, Jepang mengesahkan perubahan Undang-Undang Instrumen dan Bursa Keuangan.

Sekitar 105 aset kripto akan digolongkan sebagai instrumen keuangan mulai tahun fiskal 2027.

Perubahan itu sekaligus menjadi dasar pemajakan kripto secara terpisah. Tarif efektifnya sekitar 20%, dari sebelumnya yang bisa mencapai 55%.

Otoritas keuangan juga membentuk divisi khusus kripto dan stablecoin bulan ini. Jepang menyusun modernisasi penyelesaian, percobaan perbankan, dan aturan kripto sebagai satu rangkaian.

Skala pasarnya menjelaskan mengapa proyek ini berbobot. Pasar obligasi pemerintah Jepang bernilai sekitar US$7 triliun.

Ukurannya menempatkan Jepang di antara pasar utang negara terbesar di dunia. Penyelesaian sepanjang waktu akan membedakannya dari sistem kliring konvensional.

Pasar dapat tetap buka pada malam hari dengan penyelesaian menyusul belakangan. Sistem baru ini menempatkan proses pascaperdagangan agar tersedia terus-menerus.

Jam operasional perbankan tidak lagi menjadi pembatas. Tokyo pun bersiap untuk bersaing dengan pusat keuangan lain.

Sejumlah pusat keuangan sedang mengembangkan efek tokenisasi dan sesi perdagangan yang lebih panjang.

Ke depannya, segera harus menyelesaikan pertanyaan tata kelola dan interoperabilitas, serta status hukum catatan pada rantai blok.