JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) mulai 1 Januari 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kredibilitas dan keandalan suku bunga acuan Rupiah nasional.

“Sebagai pengganti JIBOR, pasar keuangan Indonesia didorong menggunakan Indonesia Overnight Index Average (INDONIA), suku bunga acuan rupiah yang dihitung dari transaksi aktual pinjam-meminjam antarbank,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Rabu (31/12).

Karena berbasis transaksi aktual, INDONIA dinilai lebih akurat, objektif, dan mencerminkan kondisi likuiditas pasar secara riil. Langkah ini bagian dari reformasi suku bunga acuan yang sejalan dengan praktik global terbaik, untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan Indonesia.

Reformasi ini telah dipersiapkan matang oleh BI, termasuk memastikan kesiapan pelaku pasar untuk beralih dari JIBOR ke INDONIA.

INDONIA sendiri telah dipublikasikan sejak 1 Agustus 2018 paralel dengan JIBOR. Pengakhiran JIBOR diumumkan pada 27 September 2024, lengkap dengan Panduan Transisi Pengakhiran JIBOR dari National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR).

Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai kontrak keuangan yang jatuh tempo sebelum 31 Desember 2025 dan masih menggunakan JIBOR telah turun 67,7%, dari Rp140,37 triliun pada September 2024 menjadi Rp45,28 triliun pada September 2025.

Sementara kontrak yang memiliki fallback rate untuk jatuh tempo setelah 31 Desember 2025 meningkat 35,9%, dari Rp164,48 triliun menjadi Rp223,76 triliun pada periode sama.

Aktivitas transaksi di Pasar Uang Antarbank (PUAB) juga menunjukkan kinerja positif. Hingga 19 Desember 2025, rata-rata transaksi pinjam-meminjam antarbank dalam Rupiah mencapai Rp15,4 triliun per hari, sekitar 63,5% dari total transaksi pasar uang.

“Penggunaan INDONIA sebagai acuan akan mendorong terciptanya pasar keuangan Indonesia yang modern, kredibel, dan kompetitif secara global, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ramdan.

BI akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pelaku pasar dan masyarakat untuk memastikan kelancaran reformasi suku bunga acuan. (DK)