JAKARTA - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, memperingatkan kenaikan imbal hasil obligasi negara maju dapat kembali menekan negara berkembang dan berpendapatan rendah yang tengah memperbaiki kondisi utangnya.

Georgieva mengatakan kenaikan yield global terjadi di tengah peningkatan utang negara maju, tekanan inflasi yang masih bertahan akibat penutupan Selat Hormuz, serta meningkatnya kebutuhan modal untuk pembiayaan utang terkait kecerdasan buatan (AI).

"Ini bukan sekadar masalah bagi negara-negara berkembang berpenghasilan rendah," ujar Georgieva dalam wawancara dengan Reuters di sela-sela pertemuan para pemimpin keuangan G20 di North Carolina, Selasa (1/9) malam, seperti dikutip Reuters.

"Tingginya tingkat utang di negara-negara maju, ditambah dengan inflasi yang sulit turun, dapat menyebabkan kenaikan biaya layanan utang bagi semua pihak termasuk negara berpenghasilan rendah, pasar negara berkembang, dan negara berkembang."

Menurut Georgieva, kenaikan biaya layanan utang global dapat menghapus kemajuan negara berkembang yang telah memperbaiki kebijakan fiskal dan meningkatkan kredibilitas di pasar keuangan.

"Kita perlu ingat bahwa sejumlah negara dengan ekonomi pasar berkembang telah berupaya keras untuk meraih kredibilitas pasar dan mempersempit selisih (spred) imbal hasil Hal itu bisa saja sirna akibat kenaikan biaya layanan utang serta peningkatan imbal hasil secara global yang dipicu oleh negara-negara maju," ujarnya.

Yield Treasury AS Dekati Level Tertinggi

Aksi jual Treasury dalam beberapa pekan terakhir mendorong yield obligasi pemerintah AS bertenor 30 tahun mendekati level tertinggi dalam hampir dua dekade.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi negara berkembang karena kenaikan yield di pasar negara maju dapat meningkatkan biaya pendanaan dan pembayaran utang secara global.

IMF mencatat kondisi utang negara berpendapatan rendah telah membaik sejak 2022. Saat itu, sekitar 60% negara berpendapatan rendah berada dalam kondisi debt distress atau menghadapi risiko tinggi mengalami tekanan utang.

Georgieva mengatakan perbaikan tersebut terjadi setelah negara-negara tersebut menjalankan reformasi fiskal dengan dukungan lembaga internasional dan kreditur resmi. Namun, kenaikan yield global berpotensi mengikis kemajuan tersebut.

Meski menghadapi risiko, Georgieva menilai pasar utang masih berjalan secara teratur. Dia juga melihat kesepakatan di antara negara-negara G20 untuk memperbaiki mekanisme restrukturisasi utang dan mempercepat penanganan negara yang menghadapi tekanan utang.

Senegal Jadi Uji Coba Mekanisme Baru

Dalam pertemuan G20 tersebut, IMF mengumumkan kesepakatan tingkat staf dengan Senegal untuk paket pinjaman US$2,2 miliar selama tiga tahun.

Kesepakatan itu mensyaratkan Senegal mengajukan restrukturisasi utang melalui G20 Common Framework, mekanisme yang mempertemukan kreditur resmi dan swasta untuk menangani utang negara yang mengalami krisis.

Mekanisme tersebut sebelumnya menghadapi proses panjang dalam menangani utang Chad dan Zambia. Perbedaan kepentingan antara kreditur swasta, lembaga internasional, dan China menjadi salah satu hambatan.

G20 pada Mei menyepakati perbaikan mekanisme tersebut untuk mempercepat proses restrukturisasi. Georgieva berharap kasus Senegal dapat menjadi uji coba bagi mekanisme baru tersebut.

"Kita punya kasus selanjutnya," kata Georgieva.

"Mari kita selesaikan, dan Anda bisa yakin bahwa Dana tersebut akan dengan sangat gigih mengupayakan penyelesaian yang cepat."(DH)