JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) kini tengah melakukan studi mengenai potensi penyediaan listrik berbasis tenaga panas bumi untuk green data centre di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kamojang, Jawa Barat, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Ahmad Yani, Direktur Utama PGEO, menilai bahwa karakter tenaga panas bumi sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan listrik baseload untuk data centre—yang mensyaratkan pasokan listrik yang stabil dan tersedia 24 jam, sekaligus rendah emisi.

“Karakter tersebut sulit dipenuhi sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten,” imbuh manajemen PGEO dalam siaran resmi yang diterima IDNFinancials.com, Jumat (4/9).

Menurut Ahmad Yani, elektrifikasi green data centre di Area Kamojang dirancang sebagai pilot project dan proof of concept untuk memvalidasi model bisnis, menjajaki kebutuhan calon pengguna, dan menyiapkan pasar.

Corporate Secretary PGEO Muhammad Taufik menjelaskan bahwa hasil studi ini akan digunakan untuk menentukan apakah pemenuhan kebutuhan elektrifikasi green data centre akan menggunakan aset panas bumi eksisting, optimalisasi, atau pengembangan baru.

Di sisi lain, baik Muhammad Taufik maupun Ahmad Yani meyakini bahwa PGEO memiliki kapasitas yang cukup, disertai dengan pipeline pengembangan yang terukur.

Saat ini, kapasitas terpasang PGEO mencapai sekitar 727 megawatt (MW), dengan potensi sumber daya sekitar 3 gigawatt (GW). Perseroan juga memiliki roadmap pertumbuhan menuju sekitar 1 GW pada 2028 dan sekitar 1,8 GW pada 2034.

“Artinya, PGE memiliki basis kapasitas yang cukup besar dan pipeline terukur untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk peluang untuk elektrifikasi green data centre,” tegas Muhammad Taufik dalam wawancara terpisah dengan IDNFinancials.com.

Meski demikian, kesiapan pasokan panas bumi menjadi tantangan tersendiri. Pengembangan pembangkit geothermal membutuhkan waktu jauh lebih panjang dibanding pembangunan data centre.

Pasalnya, dari tahap eksplorasi hingga pembangkit beroperasi, Perseroan membutuhkan rata-rata waktu sekitar 7 tahun—meskipun pengembangan di wilayah kerja eksisting dapat berjalan lebih cepat karena reservoir dan infrastruktur sudah teruji.

“Untuk data centre yang umumnya dibangun dalam 1-2 tahun, kesenjangan waktu ini menjadi salah satu hal yang dikaji dalam studi elektrifikasi green data centre PGE,” kata Taufik.

Tak hanya soal pasokan

Persoalan PGEO bukan hanya soal kesiapan pasokan. Kepastian penyerapan listrik juga menjadi faktor penting dalam menjaga keekonomian proyek panas bumi.

Selain itu, menurut Taufik, keekonomian panas bumi ini juga dipengaruhi risiko eksplorasi, besarnya investasi awal, tarif, akses pembiayaan, perizinan, dan kesiapan infrastruktur.

“Pemerintah saat ini sedang menyempurnakan kebijakan melalui revisi Perpres No. 112/2022, dan PGE bersama Asosiasi Panasbumi Indonesia mendukung proses tersebut agar iklim investasi dan kepastian usaha semakin baik,” ujar Taufik.

Sebelumnya, IDNFinancials.com melaporkan PGEO tengah mengusulkan penerapan skema feed-in tariff bagi listrik berbasis geothermal sebagai bagian dari revisi Perpres No 112/2022 untuk mempercepat pengembangan proyek geothermal.

Taufik juga meyakini bahwa pengembangan panas bumi, termasuk untuk elektrifikasi green data centre, membutuhkan kolaborasi antara stakeholders terkait.

Senada dengan hal ini, Ahmad Yani juga menegaskan bahwa diperlukan empat langkah kunci untuk mendukung optimalisasi pengembangan data centre berbasis energi hijau, termasuk panas bumi.

Salah satunya adalah penyempurnaan regulasi tarif agar lebih kompetitif, transparan, dan predictable. Selain itu, ia memandang perlunya perluasan pemanfaatan insentif fiskal dan green financing.

“Ketiga, memperkuat sinkronisasi WKP, RUPTL, jaringan, PPA, dan target COD. Keempat, diperlukan penyesuaian strategi dengan kebijakan pemerintah dalam blueprint pengembangan data center sekaligus panas bumi nasional,” pungkas Ahmad Yani. (ZH)