JAKARTA - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat memicu gelombang kecaman dan kekhawatiran luas dari komunitas internasional.

Operasi militer AS yang diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump itu disebut sebagai eskalasi serius yang berpotensi melanggar hukum internasional dan mengguncang stabilitas kawasan Amerika Latin.

Dikutip time.com, Trump menyatakan bahwa pasukan AS telah menangkap Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah operasi “skala besar” di Venezuela. Pengumuman tersebut disampaikan beberapa jam setelah laporan ledakan mengguncang Caracas. Washington mengeklaim operasi itu merupakan bagian dari tekanan terhadap Maduro atas tuduhan lama terkait perdagangan narkoba dan manipulasi pemilu.

Serangan ini tercatat sebagai operasi militer terbesar AS di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989, ketika Washington menangkap pemimpin Panama saat itu, Manuel Antonio Noriega. Skala dan dampaknya membuat banyak negara memandang langkah AS sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional.

Reaksi keras datang terutama dari negara-negara Amerika Selatan, yang menilai operasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan kawasan. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut penangkapan Maduro telah melampaui batas yang tidak dapat diterima.

“Menyerang negara lain, dengan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, adalah langkah pertama menuju dunia penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan, di mana hukum rimba menggantikan multilateralisme,” tulis Lula.

Ia juga menegaskan bahwa komunitas internasional melalui PBB harus merespons secara tegas.

Nada serupa disampaikan Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang menolak keras apa yang ia sebut sebagai agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin.

Menurut Petro, konflik internal suatu bangsa harus diselesaikan oleh rakyatnya sendiri secara damai, sejalan dengan prinsip penentuan nasib sendiri yang menjadi fondasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dari kekuatan besar dunia, Rusia dan China menyuarakan kecaman terbuka. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan pihaknya sangat khawatir dan menilai AS telah melakukan tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela. Moskow menegaskan bahwa dalih yang digunakan Washington “tidak dapat diterima” dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Venezuela.

Sementara itu, China mengaku “sangat terkejut” atas apa yang disebutnya sebagai penggunaan kekuatan secara terang-terangan terhadap negara berdaulat. Beijing menilai tindakan AS melanggar hukum internasional, mengancam perdamaian kawasan Amerika Latin dan Karibia, serta bertentangan dengan prinsip Piagam PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menyuarakan keprihatinan mendalam. Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, menyebut perkembangan tersebut sebagai “preseden berbahaya.”

PBB menilai eskalasi militer AS di Venezuela berpotensi membawa implikasi serius bagi stabilitas regional dan menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

Sikap lebih berhati-hati ditunjukkan oleh sejumlah sekutu AS. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pihaknya belum akan mengambil posisi tegas sebelum memastikan fakta-fakta yang ada. Ia menegaskan Inggris tidak terlibat dalam operasi tersebut dan menekankan pentingnya menjunjung hukum internasional.

Uni Eropa juga mengambil posisi serupa. Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, menyatakan bahwa meskipun Uni Eropa selama ini menilai Maduro tidak memiliki legitimasi dan mendukung transisi damai di Venezuela, prinsip hukum internasional tetap harus dihormati dalam keadaan apa pun.

Negara-negara lain seperti Meksiko, Spanyol, dan Denmark sama-sama menekankan pentingnya de-eskalasi, dialog, serta penghormatan terhadap Piagam PBB. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum bahkan mengutip langsung isi Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara.

Gelombang reaksi global ini menunjukkan bahwa penangkapan Maduro bukan sekadar isu domestik Venezuela, melainkan krisis internasional yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik Amerika Latin serta menguji komitmen dunia terhadap supremasi hukum internasional.(DH)