BAGHDAD -Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi berpotensi menghadapi krisis kredibilitas jika milisi Syiah yang didukung Iran menolak seruannya untuk menyerahkan senjata kepada negara.

Setelah bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Juli, Zaidi berjanji akan melucuti kelompok-kelompok bersenjata yang berpengaruh tersebut sebelum 30 September.

Seperti dikutip Reuters, tanggal itu bertepatan dengan jadwal penarikan pasukan koalisi internasional pimpinan AS yang masih berada di Irak.

Namun, Zaidi menghadapi perlawanan kuat dari kelompok-kelompok yang menjadi proksi Iran di Irak.

Milisi tersebut selama ini mendukung Teheran, termasuk dengan melancarkan serangan terhadap sasaran AS di tengah perang yang berlangsung di Timur Tengah.

Mengapa Zaidi Menghadapi Hambatan?

Pada 2025, sejumlah kelompok milisi kuat yang didukung Iran sempat menyatakan kesediaan untuk menyerahkan senjata mereka.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah meningkatnya risiko konflik dengan pemerintahan Trump.

Namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi. Kondisi ini membuat Zaidi menghadapi tugas sulit untuk mengendalikan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), setelah ia menjabat sebagai perdana menteri pada Mei.

Zaidi, yang merupakan seorang multimiliuner, memperoleh dukungan lebih besar dari presiden AS dibandingkan banyak pemimpin Irak sebelumnya.

Namun, seperti para pemimpin Irak lainnya, ia tetap membutuhkan dukungan Iran, yang selama bertahun-tahun memperluas pengaruhnya di Irak melalui hubungan dengan milisi dan politisi Syiah.

Karena itu, Zaidi harus bergerak sangat hati-hati agar tidak memicu konflik politik maupun keamanan di dalam negeri.

Pada 17 Agustus, pasukan khusus yang berada langsung di bawah komando perdana menteri menangkap kepala intelijen Harakat al-Nujaba, salah satu faksi yang bersekutu dengan Iran dan telah ditetapkan AS sebagai organisasi teroris.

Penangkapan tersebut dilakukan atas dugaan keterlibatan dalam serangan drone terhadap kepentingan AS, berdasarkan dokumen keamanan yang ditinjau Reuters dan keterangan tiga sumber pemerintah.

Penahanan berlangsung selama 48 jam dan memicu ancaman pembalasan dari kelompok tersebut.

Ketegangan kemudian berhasil diredakan setelah sejumlah politikus senior Syiah turun tangan.

Seminggu kemudian, pasukan khusus Irak kembali menangkap empat anggota milisi, termasuk seorang komandan lokal, atas dugaan membantu serangan terhadap kepentingan AS.

Serangkaian penangkapan itu memperlihatkan besarnya hambatan politik dan keamanan yang dihadapi Zaidi dalam menjalankan agenda pelucutan senjata.

Sejumlah politikus senior Syiah memperingatkan bahwa tindakan keras terhadap milisi justru dapat membuat proses pelucutan senjata semakin sulit dan memicu ketidakstabilan.

Mereka berpendapat kelompok-kelompok bersenjata tersebut tidak mungkin menyerahkan senjatanya ketika masih membantu Iran menghadapi AS dalam perang yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, milisi juga menolak menyerahkan senjata selama pasukan koalisi pimpinan AS masih berada di Irak.

Apa yang Diinginkan Milisi?

Lima kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran secara tegas menolak tenggat 30 September yang ditetapkan pemerintah Irak.

Menurut sejumlah sumber politik Syiah dan keamanan yang mengetahui proses tersebut, kelompok-kelompok itu diminta untuk menyerahkan senjata, membubarkan organisasi mereka, dan mengintegrasikan anggota mereka ke dalam pasukan keamanan negara.

Namun, tuntutan tersebut menghadapi penolakan keras.

Pada Agustus, Kataib Hezbollah, salah satu kelompok milisi paling kuat, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Zaidi dan menetapkan sejumlah syarat untuk membuka dialog.

Salah satu tuntutannya adalah jaminan bahwa pasukan AS tidak akan pernah kembali ke Irak. Kelompok tersebut juga menuntut langkah-langkah untuk menghapus pengaruh AS dari pengambilan keputusan politik dan ekonomi Irak.

Seberapa Kuat Kelompok Milisi?

Milisi tersebut merupakan bagian dari Islamic Resistance in Iraq, sebuah payung yang menaungi sekitar 10 faksi bersenjata Syiah garis keras.

Menurut dua pejabat keamanan yang memantau aktivitas milisi, kelompok-kelompok tersebut secara keseluruhan memiliki sekitar 50.000 pejuang.

Persenjataan mereka mencakup rudal jarak jauh dan senjata antipesawat.

Islamic Resistance in Iraq merupakan salah satu pilar penting jaringan kelompok proksi regional Iran.

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok tersebut mengklaim bertanggung jawab atas puluhan serangan rudal dan drone terhadap Israel serta pasukan AS di Irak dan Suriah.

Kemampuan milisi dalam melakukan serangan drone juga semakin berkembang.

Mereka disebut mampu melancarkan serangan dengan tingkat presisi yang semakin tinggi.

Selain kekuatan militer, kelompok-kelompok tersebut juga memiliki kepentingan ekonomi di Irak, termasuk di sektor konstruksi, properti, dan perusahaan penukaran mata uang.

Kondisi itu membuat upaya Zaidi untuk melucuti milisi bukan sekadar persoalan keamanan. Langkah tersebut juga menyentuh jaringan politik, ekonomi, dan pengaruh Iran yang telah mengakar kuat di Irak.

Dengan tenggat 30 September semakin dekat, kegagalan mencapai kesepakatan dapat menjadi ujian besar bagi kemampuan Zaidi untuk menegakkan otoritas negara sekaligus menjaga keseimbangan hubungan Irak dengan Washington dan Teheran. (DK)