JAKARTA – Radhika Rao, Senior Economist DBS Bank, menyoroti tiga faktor di balik tren lonjakan imbal hasil surat utang (bond yield) global hingga 100 bps dalam setahun belakangan.

Misalnya, US Treasury Note 10-tahun kini sudah mencatat kenaikan yield hingga sekitar 90 basis points (bps) dalam setahun terakhir ke level 4,96% pada Senin (14/9).

“Tidak hanya Amerika Serikat (AS). Kita tengah melihat bahwa secara umum, imbal hasil surat utang sebagian besar negara maju meningkat,” ujar Radhika dalam Media Briefing DBS, Kamis (10/9).

Berdasarkan data IDNFinancials.com, Jepang bahkan mencatat lonjakan hingga 140 bps dalam setahun terakhir ke level 3%, pertama kali sejak 1996.

Begitu pula dengan 10Y bond yield Australia di level 5,34% — tertinggi sejak 2011 — serta Inggris yang menyentuh 5,37%, tertinggi dalam hampir dua dekade.

Tiga faktor pemicu lonjakan global bond yield

Analisis Radhika menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi pemicu umum tren kenaikan yield surat utang global ini, yaitu kekhawatiran akan tingkat utang, risiko geopolitik yang mengerek inflasi, serta “normalisasi.”

Menurutnya, pasar akan secara alami menuntut premium atas risiko yang lebih tinggi akibat tingkat utang negara yang semakin membengkak, seperti yang terjadi di AS.

Kemudian, terdapat pula risiko melambungnya inflasi akibat konflik geopolitik yang tak kunjung surut dan mengganggu jalur pasokan energi dunia.

Faktor ketiga, menurut Radhika, adalah normalisasi.

Pada periode 2013-2015, rata-rata yield global dan negara maju berada di level 4-5%. Lalu, yield tersebut tertekan ke level historis saat krisis COVID.

Namun, kini situasi telah berubah; ekonomi dunia mulai pulih dan kembali bertumbuh.

“Terdapat pula pandangan bahwa yield kini mengalami normalisasi, seiring dengan laju pertumbuhan AS, tekanan inflasi, dan kondisi fiskal. Yield global kini menyesuaikan dengan fundamental makroekonomi yang ada,” jelas Radhika lebih lanjut.

Di sisi lain, Radhika juga menegaskan bahwa ketika yield negara maju meningkat, umumnya pasar Asia akan mengikuti trennya—termasuk pada yield 10Y SBN Indonesia.

Radhika juga pernah menjelaskan kepada IDNFinancials.com bahwa sebagai emerging markets, Indonesia harus mampu menawarkan yield lebih tinggi dibandingkan obligasi negara maju untuk menarik investor asing.

“Secara umum, dalam jangka panjang, terutama yield obligasi 10-tahun ke atas, kita akan melihat tekanan … Itulah mengapa saya memproyeksikan tren kenaikan yield ini akan bertahan dalam jangka panjang,” jelas Radhika.

Yield global naik, yield SBN tertekan?

Seiring meningkatnya yield surat utang global—terutama negara maju—lonjakan yield surat utang negara 10 tahun juga turut terpantau di Indonesia, yang kini mendarat di atas 7%.

Namun, di dalam negeri, tekanan fiskal menjadi salah satu faktor yang disorot sebagai pendorong lonjakan yield surat utang negara 10 tahun.

Namun, Radhika juga menilai bahwa pemerintah Indonesia mulai memahami dampak tekanan fiskal pada tingginya yield obligasi, yang lantas membuat borrowing cost membengkak.

Hal ini membuat pemerintah mulai ketat mengawasi defisit fiskal agar tak melampaui 3% dari PDB, seperti tercermin dari efisiensi anggaran beberapa program nasional.

“Mereka memperhitungkan situasi global ketika yield mulai naik karena kekhawatiran terhadap kondisi fiskal. Jadi, dengan pertimbangan tersebut, pemerintah telah menegaskan target defisit fiskal di bawah 3% untuk 2027 … Konsolidasi fiskal akan berlanjut,” kata Radhika.

Radhika sebelumnya menilai pasar telah memperhitungkan risiko defisit fiskal yang melebar dalam risiko premium yield SBN RI. Namun, kini risiko tersebut telah menurun.

“Saya rasa risiko premium ini telah berkurang,” imbuhnya Radhika.

Konsolidasi fiskal tekan pertumbuhan ekonomi?

Di sisi lain, kehati-hatian pemerintah dalam merealisasikan belanja negara di sepanjang sisa tahun juga dapat berdampak pada pelambatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hingga akhir semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rata-rata 5,45%, setelah mencetak 5,61% di kuartal I 2026 dan 5,29% di kuartal II 2026.

Bank DBS sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 akan berada di level 5,3%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan akan melandai di paruh kedua 2026.

Menurut Radhika, di semester I, ekonomi tumbuh lebih kuat ditopang harga minyak yang belum berdampak pada ritel, berbagai program stimulus untuk rakyat, hingga belanja pemerintah yang dikebut di awal (front-loading).

Namun, di semester kedua, tidak lagi ada perayaan hari besar keagamaan yang dapat mendongkrak konsumsi masyarakat, dan belanja pemerintah juga mulai direm, mengingat harga minyak dunia juga tak kunjung turun.

“Karena pemerintah ingin menjaga target fiskal, belanja negara juga akan melandai … dan harga minyak masih terus naik, yang berarti bahwa biaya impor energi akan semakin tinggi … Jadi inilah alasan mengapa di paruh kedua ini, laju pertumbuhan dapat melambat,” tutup Radhika. (ZH)