NEW DELHI - Otoritas pembayaran India pada Selasa (15/9) mengumumkan biaya sebesar 0,4% untuk transaksi di atas 2.000 rupee atau sekitar US$20 yang dilakukan kepada merchant melalui jaringan pembayaran domestik Unified Payments Interface (UPI).

Kebijakan tersebut mengakhiri lebih dari enam tahun era pembayaran UPI tanpa biaya dan akan mulai berlaku pada 15 Oktober, mengutip dari Reuters.

Biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada konsumen dan diperkirakan akan meningkatkan pendapatan bank serta perusahaan pembayaran di India.

UPI memproses sekitar 24 miliar transaksi dengan nilai mencapai US$311 miliar pada Agustus.

Pasar tersebut didominasi perusahaan seperti PhonePe yang didukung Walmart dan Google Pay milik Alphabet.

Biaya berbeda berdasarkan jenis transaksi

National Payments Corporation of India (NPCI), operator sekaligus lembaga pengatur UPI, mengatakan pembayaran kepada merchant tertentu akan dikenai biaya tetap atau merchant discount rate (MDR) sebesar 5 rupee.

Merchant yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain layanan kereta api, telekomunikasi, asuransi, bahan bakar, dan sejumlah layanan lainnya.

Untuk merchant lainnya, transaksi di atas 2.000 rupee akan dikenai MDR sebesar 0,4%.

Pada transaksi bernilai lebih dari 75.000 rupee, biaya tersebut dibatasi maksimal 300 rupee.

Pendapatan dari MDR akan dibagikan kepada berbagai perusahaan yang memfasilitasi transaksi.

Porsi terbesar akan diterima bank milik pihak yang melakukan pembayaran, sementara sisanya dibagi antara bank penerima pembayaran merchant, aplikasi pembayaran, dan penyedia layanan pembayaran.

NPCI mengatakan penerapan biaya tersebut bertujuan memperkuat investasi pada ketahanan infrastruktur, inovasi, keamanan siber, dan layanan pelanggan.

Perubahan tersebut mengikuti amendemen undang-undang pembayaran India pada Senin yang memungkinkan pengenaan biaya untuk transaksi UPI di atas 2.000 rupee.

"Sustained investment in technology, cybersecurity, fraud prevention and reliability is required to scale UPI to 90% of all retail payments. MDR will allow for this investment," kata Amrish Rau, CEO Pine Labs.

Pemerintah lindungi konsumen dan merchant kecil

Keputusan tersebut mendapat kritik dari pemimpin oposisi India Rahul Gandhi.

Ia mengatakan kebijakan baru berpotensi menambah beban konsumen apabila merchant meneruskan biaya tersebut kepada pelanggan.

Pemerintah federal India membantah kekhawatiran tersebut.

Dalam pernyataan terpisah, pemerintah mengatakan penyedia aplikasi UPI secara tegas dilarang mengenakan biaya platform atau pungutan tersembunyi.

Bank juga telah diminta memastikan merchant tidak membebankan MDR kepada konsumen.

NPCI juga memberikan pengecualian bagi merchant kecil.

Merchant yang menerima pembayaran melalui kode QR UPI hingga 100.000 rupee per bulan tidak akan dikenai MDR.

Pemerintah juga akan membentuk dana khusus untuk mendorong penggunaan UPI oleh merchant kecil.

Dana tersebut akan memperoleh kontribusi sebesar 5% dari total penerimaan MDR.

Menurut NPCI, skema dana tersebut akan mendukung perluasan penggunaan UPI di kalangan merchant kecil.

Mekanisme finalnya akan dibahas bersama Reserve Bank of India dalam tiga bulan mendatang.

Biaya transaksi pasar modal lebih rendah

NPCI juga menetapkan biaya berbeda untuk transaksi pasar modal, termasuk pembayaran investasi reksa dana dan saham.

Transaksi tersebut akan dikenai biaya sebesar 0,02% dari nilai transaksi dengan batas maksimal 300 rupee.

Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong partisipasi investor ritel di pasar keuangan formal.

Sementara itu, pembayaran kepada merchant melalui kode QR UPI di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan tetap tidak dikenai biaya.

Dengan perubahan tersebut, India mulai mengubah model pembiayaan UPI setelah lebih dari enam tahun mempertahankan transaksi tanpa biaya.

Pemerintah tetap berupaya menjaga agar biaya baru tidak dibebankan kepada konsumen maupun merchant kecil, sembari mengarahkan pendapatan MDR untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan keamanan sistem pembayaran. (DK)