Prabowo dorong sanksi lebih berat bagi pelaku kebakaran hutan

Kamis, 17 September 2026

image

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerintah memperketat aturan dan memperberat sanksi bagi pihak yang terlibat dalam praktik pembukaan lahan dengan metode tebang dan bakar.

Ia juga meminta korporasi yang melanggar aturan pencegahan kebakaran diproses secara pidana.

Dikutip dari Reuters, Indonesia tengah menghadapi kebakaran hutan terparah dalam 11 tahun terakhir.

Kondisi cuaca akibat fenomena super El Niño membuat hutan dan lahan di sejumlah wilayah mengering.

Kalimantan dan Sumatra menjadi wilayah yang paling terdampak, sementara kabut asap berbahaya menjadi pemicu meningkatnya kasus gangguan pernapasan.

Polusi lintas batas juga menyebabkan kualitas udara yang tidak sehat di negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Dalam rapat bersama kabinet, Prabowo menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi individu maupun korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan.

“Saya sudah meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini, khususnya terkait sanksi hukum,” kata Prabowo.

“Mungkin kita juga perlu meminta DPR untuk memperketat undang-undang dan mengategorikan tindakan ini sebagai terorisme ekologi. Ini masalah yang sangat serius,” lanjutnya, menurut pernyataan Istana yang dirilis pada Rabu malam (16/9).

Prabowo juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera menghapus pengecualian yang memungkinkan petani kecil membuka lahan dalam skala terbatas dengan menggunakan api.

Ia turut meminta kepolisian melakukan penyidikan pidana terhadap korporasi yang terbukti melanggar ketentuan pencegahan kebakaran.

Indonesia telah mengerahkan lebih dari 50 pesawat untuk melakukan operasi pengeboman air dan penyemaian awan guna membantu memadamkan kebakaran.

Jepang turut bergabung dalam operasi pengeboman air Indonesia pada Rabu (16/9).

Jepang telah mengirim lebih dari tiga helikopter CH-47 Chinook pada pekan lalu, tetapi kondisi penerbangan yang buruk menunda keterlibatan mereka dalam operasi.

Data pemerintah menunjukkan kebakaran telah melanda lahan seluas 202.000 hektare atau hampir 500.000 acre sepanjang Januari hingga Juli tahun ini.

Sementara itu, kelompok lingkungan YKAN memperkirakan kebakaran kembali merusak 600.000 hektare atau 1,4 juta acre lahan pada Agustus.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memperingatkan kebakaran hutan dapat berlangsung hingga awal November karena musim hujan diperkirakan tiba lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. (ARF)