WASHINGTON - Senat Amerika Serikat pada Kamis meloloskan langkah awal untuk memajukan sebuah resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump melakukan aksi militer lebih lanjut terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres.Seperti dikutip reuters.com, langkah ini menjadi teguran langka bagi presiden dari Partai Republik tersebut.Pemungutan suara prosedural untuk memajukan resolusi kewenangan perang itu berakhir dengan hasil 52 berbanding 47.Lima senator Republik bergabung dengan seluruh senator Demokrat untuk mendukung langkah tersebut, sementara satu senator Republik tidak memberikan suara.Pemungutan suara ini berlangsung beberapa hari setelah pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah operasi militer dramatis di Caracas pada Sabtu lalu.Teguran terhadap Trump ini muncul sehari setelah pejabat kabinet senior memberikan pengarahan tertutup kepada seluruh anggota Kongres mengenai kebijakan AS terhadap Venezuela, menandai pergeseran sikap di Senat yang beranggotakan 100 orang.Bagi para pendukungnya, hasil ini menjadi kemenangan penting bagi upaya menegaskan kembali peran Kongres, bukan presiden, dalam memutuskan pengerahan pasukan ke medan perang, sebagaimana diatur dalam Konstitusi AS.Meski demikian, resolusi tersebut masih menghadapi jalan terjal.Selain harus disahkan Senat, aturan ini juga perlu lolos dari DPR yang dikuasai Partai Republik dan memperoleh dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres agar mampu bertahan dari veto Trump yang diperkirakan akan terjadi.Upaya serupa sebelumnya dua kali gagal tahun lalu setelah diblokir oleh Partai Republik pendukung Trump, ketika pemerintah meningkatkan tekanan militer terhadap Venezuela, termasuk serangan terhadap kapal-kapal di Karibia selatan dan Pasifik timur.Namun, selisih suara pada penolakan terakhir November lalu hanya 51-49, tak lama setelah penasihat utama Trump menyatakan pemerintah tidak berniat mengganti rezim atau melancarkan serangan ke wilayah Venezuela.Pasca penangkapan Maduro, sejumlah anggota parlemen menuding pemerintahan Trump telah menyesatkan Kongres, baik secara terbuka oleh Demokrat maupun secara tertutup oleh sebagian Republik.Penangkapan tersebut, ditambah retorika Trump, juga memicu kekhawatiran akan kemungkinan aksi militer lain, termasuk terhadap Greenland, Kolombia, Kuba, atau Iran.Pemungutan suara Kamis membuka jalan bagi debat dan pemungutan suara final di Senat pekan depan.Senator Rand Paul dari Kentucky, salah satu sponsor resolusi, sebelumnya menyebut ada sejumlah rekan Republik yang mempertimbangkan untuk mendukung langkah ini.“Saya tidak bisa menjamin bagaimana mereka akan memilih, tetapi setidaknya dua orang sedang memikirkannya, dan beberapa menyuarakan keraguan mereka secara terbuka,” kata Paul dalam konferensi pers bersama Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia.

Setelah pemungutan suara, Kaine menyebut hasil tersebut sebagai “kemenangan besar”.Ia menegaskan, tidak seorang pun seharusnya menginginkan presiden mengirim anak-anak bangsa ke perang tanpa pemberitahuan, konsultasi, perdebatan, dan persetujuan Kongres.Lima senator Republik yang mendukung pemajuan resolusi adalah Rand Paul, Susan Collins (Maine), Josh Hawley (Missouri), Lisa Murkowski (Alaska), dan Todd Young (Indiana). Partai Republik saat ini memegang mayoritas tipis 53-47 di Senat.Trump mengecam keras langkah tersebut dan menyatakan kelima senator itu “seharusnya tidak pernah terpilih kembali”.Melalui platform Truth Social, ia menulis bahwa Partai Republik seharusnya malu karena para senator itu “bersekongkol dengan Demokrat untuk mencoba mengambil kewenangan kami dalam melindungi Amerika Serikat”.

Para pendukung resolusi mengakui tantangan besar yang dihadapi, namun menilai banyak anggota Republik mulai khawatir terhadap kemungkinan kampanye perubahan pemerintahan yang panjang dan mahal di Venezuela, di tengah defisit anggaran AS yang membengkak.Trump sendiri baru-baru ini menyerukan peningkatan besar anggaran militer hingga US$1,5 triliun dari sekitar US$1 triliun.Pemimpin Mayoritas Demokrat Senat, Chuck Schumer, menyoroti serangkaian serangan AS terhadap kapal Venezuela serta pernyataan Trump yang mengindikasikan keterlibatan jangka panjang di negara tersebut.“Presiden secara terbuka memberi sinyal komitmen militer dan finansial jangka panjang di luar negeri tanpa otorisasi dan tanpa rencana. Ini berisiko menjadi perang tanpa akhir,” ujarnya. (DK)