JAKARTA – Bank DBS menyampaikan proyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh level 9.800 tahun ini, didukung oleh sektor komoditas yang positif.

Menurut Jun Yong Goh, Investment Strategist Bank DBS, sektor komoditas diproyeksikan bertumbuh pesat tahun ini, terlepas dari tarif impor Amerika Serikat dan tarif ekspor dari dalam negeri.

Setidaknya, lanjut Jun Yong, beberapa kebijakan tarif dagang komoditas telah bersifat final, sehingga kondisi tak lagi penuh ketidakpastian, dan operasional dapat berjalan lebih lancar.

Penguatan sektor komoditas ini utamanya terpusat pada logam mulia atau emas—yang harganya terdongkrak akibat ketidakpastian global dan isu geopolitik—serta tembaga dan aluminium, yang banyak dimanfaatkan untuk AI power grid, kendaraan listrik (EV), hingga energi terbarukan.

“Mempertimbangkan faktor kelangkaan, geopolitik, siklus komoditas seharusnya masih positif, dan ini menguntungkan Indonesia, sebagai satu-satunya sumber daya komoditas yang sangat luas di ASEAN dan Asia,” tambah Joanne Goh, Senior Investment Strategist Bank DBS.

Tak hanya komoditas, Joanne juga menyebutkan beberapa sektor lain yang dapat menunjukkan kinerja positif tahun ini, termasuk saham terkait konsumsi.

Hal ini didukung oleh kebijakan defisit fiskal Indonesia yang kini lebih longgar. Menurutnya, hal ini akan membawa dampak positif pada pasar modal Indonesia, karena memicu prospek pertumbuhan yang lebih matang.

“Kami melihat bahwa, seperti tadi disebutkan, kebijakan fiskal adalah salah satu dorongan kuat untuk pertumbuhan konsumsi, yang umumnya terkait dengan telco, bank, dan sektor barang konsumen,” ujarnya dalam CIO Market Outlook 1H2026 DBS Bank, Senin (12/1).

Di sisi lain, Daryl Yeoh, Managing Director, Head of Digital Business & Strategy Bank DBS, menekankan bahwa kebijakan pelonggaran defisit fiskal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di seluruh dunia.

Misalnya, Eropa yang mulai meningkatkan anggaran pertahanan negara, AS dengan One Big Beautiful Bill yang dicetuskan Presiden Trump, hingga Jepang yang mulai mengindikasikan relaksasi kebijakan fiskal dengan adanya pemangkasan pajak.

“Kami rasa, seiring dengan konsep kemandirian, pemerintah di dunia kini mulai melonggarkan kebijakan fiskalnya,” imbuh Daryl.

Seperti yang diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya telah melaporkan bahwa defisit fiskal Indonesia pada tahun 2025 menyentuh level 2,92% terhadap PDB.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari dua dekade sebelumnya, namun pemerintah berdalih bahwa kenaikan tersebut bertujuan untuk menjaga kinerja ekonomi domestik dan mendorong ekspansi di tengah tekanan global.

“Tapi, kita tetap menjaga memastikan defisitnya tidak di atas 3%,” tambahnya.

Namun, laporan terbaru dari Citigroup menyebutkan bahwa Indonesia berisiko melampaui batasan 3% tersebut pada tahun 2026 menjadi 3,5%, terutama akibat membengkaknya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rekonstruksi banjir Sumatra.

Risiko utang pemerintah pun diproyeksikan naik menjadi 42% PDB pada tahun 2029 mendatang, dari sekitar 39% pada tahun 2025.

Ke depannya, analis Citigroup menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan pemangkasan anggaran belanja besar-besaran, atau perubahan yang lebih konstitusional, yaitu merevisi batas aturan defisit APBN menjadi di atas 3%. (ZH)