Alasan elite ulama Iran masih bertahan di tengah protes & ancaman AS

Sabtu, 17 Januari 2026

JAKARTA - Meski protes nasional terus melanda Iran dan tekanan eksternal telah berlangsung selama bertahun-tahun, hingga kini belum terlihat tanda-tanda perpecahan serius di kalangan elite keamanan Republik Islam yang berpotensi mengakhiri salah satu rezim paling tangguh di dunia.Solidnya struktur kekuasaan dan loyalitas aparat keamanan menjadi faktor utama yang membuat pemerintahan ulama Iran tetap bertahan di tengah krisis.Tekanan terhadap penguasa ulama Iran semakin meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengancam akan melakukan aksi militer terkait penindasan keras Teheran terhadap gelombang protes.Ancaman tersebut, seperti dikutip dari Reuters, muncul menyusul kampanye pengeboman Israel dan Amerika Serikat pada tahun lalu yang menargetkan program nuklir Iran serta sejumlah pejabat kunci. Seorang pejabat Gedung Putih bahkan menyebut bahwa “semua opsi” berada di tangan Trump untuk merespons situasi di Iran.Namun demikian, para diplomat dan analis menilai bahwa tanpa pembelotan di level atas, tekanan dari jalanan dan luar negeri belum cukup untuk meruntuhkan kemapanan kekuasaan. Penilaian ini disampaikan oleh dua diplomat, dua sumber pemerintah di Timur Tengah, serta dua analis yang berbicara kepada Reuters (16/1), yang menilai rezim Iran masih memiliki daya tahan meski berada dalam tekanan berat.Korban jiwa akibat protes pun terus menjadi sorotan. Seorang pejabat Iran mengatakan sekitar 2.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, dengan menyalahkan kelompok yang ia sebut sebagai teroris atas kematian warga sipil dan aparat keamanan. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia sebelumnya hanya mencatat sekitar 600 kematian.Kekuatan utama rezim Iran terletak pada arsitektur keamanannya yang berlapis, yang ditopang oleh Garda Revolusi dan pasukan paramiliter Basij dengan total hampir satu juta personel dari Struktur ini membuat upaya pemaksaan dari luar tanpa keretakan internal menjadi sangat sulit. Akademisi Iran-Amerika Vali Nasr menilai keberhasilan perubahan rezim membutuhkan protes berkepanjangan dan pembelotan aparat keamanan, dikutip dari Reuters (16/1).Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang kini berusia 86 tahun juga telah melewati beberapa gelombang kerusuhan sebelumnya. Protes kali ini tercatat sebagai pemberontakan besar kelima sejak 2009, yang menunjukkan ketahanan sekaligus kohesi internal rezim, meski krisis domestik belum terselesaikan sepenuhnya.Meski demikian, bertahannya rezim tidak berarti Iran berada dalam kondisi stabil. Republik Islam menghadapi salah satu tantangan terberat sejak 1979, mulai dari sanksi ekonomi yang mencekik hingga tekanan geopolitik dari Israel dan Amerika Serikat.Dikutip dari Reuters (16/1), program nuklir Iran mengalami kemunduran, sementara jaringan “Poros Perlawanan” di kawasan turut melemah akibat kerugian besar di Lebanon, Suriah, dan Gaza.Gelombang protes yang dimulai pada 28 Desember awalnya dipicu lonjakan harga sebelum berkembang menjadi penolakan terbuka terhadap pemerintahan ulama. Penindasan brutal aparat dinilai semakin menggerus legitimasi politik Republik Islam.Kelompok HAM berbasis di Amerika Serikat, HRANA, menyatakan telah memverifikasi kematian 573 orang serta lebih dari 10.000 penangkapan. Hingga kini, Iran belum merilis angka resmi korban dan data tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, dikutip dari Reuters (16/1).Situasi ini semakin memanas setelah Trump secara terbuka memperingatkan bahwa pembunuhan demonstran dapat memicu intervensi Amerika.Trump bahkan mendesak para pengunjuk rasa untuk mengambil alih institusi negara dan menyebut “bantuan sedang dalam perjalanan,” sembari mengancam tarif terhadap negara-negara mitra dagang Iran, termasuk China, menurut laporan Reuters (16/1).Sejumlah analis menilai ketertarikan Trump terhadap protes di Iran bersifat taktis, bukan ideologis. Tujuannya dinilai untuk melemahkan negara agar mau memberikan konsesi, termasuk terkait program nuklir.Namun, penerapan skenario seperti “model Venezuela” di Iran dinilai menghadapi hambatan besar karena kuatnya negara keamanan dan kompleksitas etnis serta demografis negara tersebut.Dengan aset militer AS yang masih tersebar di berbagai wilayah, opsi intervensi tetap terbuka meski penuh risiko. Langkah non-militer seperti pemulihan akses internet melalui Starlink juga disebut sebagai salah satu opsi untuk mendukung komunikasi pengunjuk rasa.Namun, hingga kini belum jelas langkah apa yang akan diambil Washington. Seperti dikatakan analis David Makovsky, Trump kerap menggunakan ancaman untuk berbagai tujuan, dan dunia masih menunggu apakah peringatan terhadap Iran kali ini akan benar-benar berujung pada tindakan nyata. (SA)