NEW YORK – Bank-bank di Amerika Serikat menghadapi ujian politik yang rumit dalam menyikapi seruan Presiden Donald Trump untuk membatasi suku bunga kartu kredit. Situasi ini membuat sektor keuangan kelabakan menentukan langkah yang harus diambil, menurut sejumlah sumber industri.

Trump pada 10 Januari 2026 melalui platform media sosialnya, Truth Social (FOTO), menyerukan pembatasan suku bunga kartu kredit maksimal 10% selama satu tahun, yang direncanakan mulai berlaku pada 20 Januari 2026. Usulan tersebut langsung menekan harga saham perbankan dan mendorong bank-bank memperingatkan bahwa kebijakan itu berpotensi merugikan akses konsumen terhadap kredit.

Namun hingga kini, Gedung Putih belum memberikan penjelasan rinci mengenai bagaimana rencana tersebut akan diterapkan maupun mekanisme penegakannya. Para pakar regulasi dan analis menilai langkah sedrastis itu kecil kemungkinan dapat diberlakukan hanya melalui kewenangan eksekutif atau regulator keuangan, dan hampir pasti memerlukan undang-undang dari Kongres. Upaya serupa di masa lalu kerap gagal mendapatkan dukungan legislatif.

Ketidakpastian ini semakin diperkuat oleh reputasi Trump yang kerap dijuluki TACO (Trump Always Chickens Out), merujuk pada kebiasaannya melontarkan rencana besar yang kemudian ditarik kembali atau direvisi.

Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, sebelumnya sempat melontarkan gagasan tentang “kartu Trump” (Trump cards), yakni produk kartu kredit yang ditawarkan bank secara sukarela dengan bunga lebih rendah, alih-alih dipaksakan melalui undang-undang baru. Gagasan itu ia sampaikan dalam wawancara dengan program Mornings with Maria di Fox Business Network pada Jumat lalu.

Penolakan dari industri keuangan pun menguat. Para eksekutif puncak JPMorgan JPM.N, termasuk CEO Jamie Dimon, memperingatkan bahwa pembatasan suku bunga kartu kredit maksimal 10% justru akan merugikan konsumen. Peringatan tersebut disampaikan dalam paparan kinerja pekan lalu dan menambah daftar panjang penolakan dari sektor perbankan.

Trump sendiri mengusulkan kebijakan itu di tengah tekanan untuk merespons keluhan pemilih terkait tingginya biaya hidup menjelang pemilu kongres tahun ini. Langkah yang diumumkan secara mendadak itu mengejutkan industri perbankan dan memicu aksi jual saham-saham sektor keuangan.

Industri kini berupaya membantah usulan tersebut dengan menyodorkan data yang menyatakan pembatasan suku bunga berisiko membuat jutaan rumah tangga kehilangan akses terhadap kredit.

“Ini akan sangat buruk bagi konsumen, sangat buruk bagi perekonomian,” kata Chief Financial Officer JPMorgan, Jeremy Barnum. Ia menambahkan bahwa bank akan terpaksa mengurangi jumlah kredit yang ditawarkan.“Keyakinan kami adalah bahwa kebijakan ini justru akan menimbulkan dampak yang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintahan,” ujarnya.

Namun, sejumlah pakar industri mempertanyakan argumen tersebut. Mereka menilai bisnis kartu kredit sangat menguntungkan dan bank sebenarnya masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga.

Kartu kredit memang memberikan imbal hasil besar bagi bank, yang mengenakan bunga tinggi untuk mengompensasi risiko gagal bayar karena pinjaman ini bersifat tanpa agunan. Rata-rata suku bunga kartu kredit pada November tercatat 20,97%, menurut Federal Reserve.

“Bank meminta kita percaya bahwa jika keuntungan mereka dipangkas, dunia akan runtuh. Padahal jika melihat data, ada margin keuntungan yang sangat besar yang sebenarnya bisa menyerap penurunan suku bunga,” kata Brian Shearer, Direktur Kebijakan Persaingan dan Regulasi di Vanderbilt Policy Accelerator, Universitas Vanderbilt.

Riset lembaga tersebut menunjukkan pembatasan bunga 10% berpotensi menghemat warga Amerika sekitar US$100 miliar per tahun, dengan dampak yang relatif kecil terhadap program hadiah (rewards) dan jumlah akun.

Menurut seorang eksekutif senior industri lainnya, unggahan Trump juga mengejutkan sejumlah pejabat pemerintah, dan hingga Senin sore belum ada pembicaraan resmi antara pemerintahan dan para pemberi pinjaman terkait usulan tersebut.

Para eksekutif perbankan berencana menggelar pertemuan dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen dalam beberapa hari ke depan untuk menjelaskan potensi dampak negatif kebijakan itu.

Sumber tersebut menambahkan bahwa sejumlah anggota parlemen dari kedua partai tidak mendukung pembatasan tersebut dan kecil kemungkinan Senat akan meloloskan undang-undang terkait.

“Informasinya sangat minim. Ini terjadi sangat cepat dan dengan cara yang tidak konvensional, dimulai dari sebuah unggahan media sosial,” kata Barnum.

Ketika ditanya apakah JPMorgan akan menempuh jalur hukum jika pembatasan diberlakukan, Barnum mengatakan semua opsi terbuka. “Jika ada arahan yang lemah dasarnya untuk mengubah bisnis kami secara radikal dan tidak dibenarkan, Anda harus menganggap semua kemungkinan ada di atas meja.”

Di luar isu suku bunga, Trump juga menyatakan dukungannya di Truth Social untuk menurunkan biaya gesek kartu (card swipe fees), menambah tekanan terhadap industri pembayaran.

Para analis menilai meningkatnya tekanan terhadap ekosistem kartu kredit telah membebani sentimen investor. Indeks KBW Bank (.KRX), yang melacak bank-bank besar AS, tercatat turun 0,9% pada perdagangan pagi, sementara saham JPMorgan melemah 2,7%.

Gedung Putih tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan Kongres sebaiknya mengeksplorasi gagasan pembatasan suku bunga, namun memperingatkan adanya dampak sekunder yang negatif. Sejumlah politisi Demokrat, termasuk Elizabeth Warren dan Bernie Sanders, telah lama mendorong pembatasan serupa dengan alasan suku bunga kartu kredit bersifat eksploitatif.

Sementara itu, Electronic Payments Coalition, yang mewakili lembaga keuangan dan jaringan kartu, menyatakan bahwa 82% hingga 88% akun kartu kredit aktif berpotensi ditutup atau dibatasi secara signifikan jika batas 10% diberlakukan.

Menurut para pemberi pinjaman, peminjam subprime akan paling terdampak, disusul kenaikan biaya tahunan, pengurangan manfaat rewards, serta tambahan biaya bulanan bagi sebagian besar pemegang kartu.

“Anda harus menyesuaikan model bisnis terhadap tambahan risiko akibat kebijakan ini dan pengendalian harga yang berkelanjutan,” kata Jamie Dimon. “Dampaknya akan sangat besar.” (YS/MT)