JAKARTA – Indonesia kini tengah dalam tahap negosiasi awal dengan Pakistan untuk mengakuisisi 40 unit jet tempur JF-17 Thunder, sebuah langkah strategis yang dirancang untuk memperluas diversifikasi kekuatan udara nasional di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.

Kementerian Pertahanan RI mengonfirmasi bahwa pertemuan tingkat tinggi telah dilaksanakan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan, Marsekal Zaheer Ahmed Baber Sidhu.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta dan Islamabad ini menandai keseriusan Jakarta dalam mencari alternatif alutsista yang bebas dari hambatan politik, menyusul sanksi ketat terhadap pembelian senjata Rusia dan penolakan Washington atas permintaan jet tempur F-35 sebelumnya.

Dikutip dari aviationa2z.com  (15/1/2026), diskusi eksplorasi ini mencakup paket pertahanan yang jauh lebih luas daripada sekadar pembelian pesawat.

Selain 40 unit varian canggih JF-17 Thunder Block-III, negosiasi juga meliputi pengadaan sistem pertahanan udara terintegrasi, paket pelatihan berjenjang bagi pilot junior hingga senior, dukungan teknis jangka panjang, serta akuisisi sistem pesawat nirawak (UAS) yang memiliki kemampuan surveilans dan serang.

Para analis menilai ketertarikan Indonesia terhadap pesawat multi-role buatan bersama Pakistan-China ini didorong oleh fleksibilitas konfigurasi dan biaya akuisisi yang kompetitif, serta rekam jejak tempur pesawat tersebut yang teruji efektif dalam operasi udara tahun 2025, khususnya dalam integrasi rudal jarak jauh.

Langkah ini mempertegas strategi unik "gado-gado" dalam pengadaan pertahanan Indonesia yang tidak lazim bagi angkatan udara kelas menengah.

Jika kesepakatan ini terwujud, JF-17 akan bergabung dengan inventaris TNI AU yang sangat heterogen, melengkapi armada F-16 Amerika Serikat dan Sukhoi Su-27/30 Rusia yang sudah ada, serta kontrak masa depan yang mencakup 42 unit Dassault Rafale Prancis, rencana pembelian 48 jet tempur KAAN Turki, dan partisipasi dalam proyek KF-21 Boramae Korea Selatan.

Pejabat kedua negara menekankan bahwa pembicaraan masih bersifat non-mengikat dan bergantung pada keselarasan kapabilitas serta kemampuan Jakarta mengelola kompleksitas logistik dari armada yang beragam tersebut. (SF)