JAKARTA - Indonesia mendorong transformasi halal dari sekadar standar produk dan sektor ekonomi menjadi pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG).Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus menjawab dinamika ekonomi global.Hal tersebut disampaikan dalam acara International Halal Symposium bertema Beyond the Halal Industry: Integration of Energy Principles, Agendas, and Opportunities, yang digelar di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Rabu (21/1).Dalam acara tersebut, Ferry membahas perkembangan industri halal dalam konteks yang lebih luas, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.“Halal hari ini harus mencakup keamanan produk, kejelasan proses, tanggung jawab, serta memiliki irisan kuat dengan prinsip ESG yang kini menjadi arus utama ekonomi dan bisnis global,” ujar Ferry.Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2024–2025, belanja konsumen muslim global telah mencapai sekitar US$2,4 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi US$3,36 triliun pada 2028.Pertumbuhan ini didorong oleh dominasi sektor makanan halal, akselerasi wisata ramah muslim, serta perkembangan farmasi dan kosmetik halal.Sementara itu, aset keuangan syariah global telah menembus US$4,39 triliun, menegaskan relevansi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi dunia.Indonesia sendiri mencatat capaian signifikan. Dalam laporan yang sama, Indonesia mempertahankan posisi teratas ekonomi syariah global dengan skor 99,9, naik 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.Kinerja kuat terlihat pada sektor makanan halal, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal, sementara keuangan syariah terus menunjukkan penguatan yang konsisten.Pemerintah menempatkan pengembangan ekonomi syariah sebagai prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.Strategi yang ditempuh meliputi kemudahan sertifikasi halal, perluasan akses pembiayaan syariah, pendampingan UMKM, serta penguatan regulasi yang adaptif melalui kolaborasi lintas sektor.Dalam konteks ekonomi rakyat, koperasi dinilai menjadi simpul strategis. Pemerintah mendorong penguatan koperasi pesantren dan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi berbasis komunitas.Pada 2026, pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) direncanakan memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp2 triliun, yang akan difokuskan pada sektor produktif, termasuk koperasi pendukung pesantren dan koperasi desa.Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih diproyeksikan berperan sebagai instrumen pemutus rantai distribusi panjang, penyalur hasil produksi masyarakat desa, sekaligus pendukung berbagai program pemerintah. (DK)