JAKARTA – Indonesia menyatakan kesediaannya menerima undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Board of Peace, sebuah langkah yang dinilai membuka peluang diplomatik baru, namun juga memunculkan kekhawatiran di kalangan pakar terkait risiko kebijakan luar negeri serta potensi dampak domestik.

Melalui pernyataan yang diunggah di platform X pada Kamis (22/1), Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa keputusan tersebut disampaikan melalui deklarasi bersama para menteri luar negeri negara-negara mayoritas Muslim, yakni Türkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa para menteri luar negeri sepakat untuk bergabung dengan Board of Peace dan masing-masing negara akan menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai dengan ketentuan hukum serta prosedur yang berlaku di negara masing-masing.

Seperti dikutip dari channelnewsasia.com, namun, Kemlu RI tidak merinci alasan keputusan Indonesia disampaikan melalui deklarasi bersama tersebut.

Kemlu RI juga menyampaikan bahwa para menteri luar negeri negara-negara tersebut menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Trump, sekaligus menegaskan komitmen mereka untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Dukungan itu mencakup upaya mewujudkan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina sesuai dengan hukum internasional.

Meski demikian, sejumlah pakar hubungan internasional yang diwawancarai CNA memiliki pandangan berbeda terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace yang dipimpin Trump.

Lembaga tersebut awalnya dibentuk untuk memastikan rekonstruksi pascakonflik di Gaza berjalan efektif. Namun, draf piagam pendiriannya mengindikasikan bahwa peran dewan ini ke depan tidak akan terbatas pada wilayah Palestina yang diduduki.

Gedung Putih menyebutkan bahwa Board of Peace akan terdiri dari dewan utama, sebuah komite teknokrat Palestina yang ditujukan untuk mengelola Gaza pascakerusakan, serta satu dewan eksekutif kedua yang tampaknya memiliki peran lebih bersifat konsultatif.

Sebagian pengamat menilai Indonesia berisiko terseret ke dalam orbit pro-Amerika yang lebih mengutamakan agenda presiden AS. Di sisi lain, ada pula yang memandang langkah ini sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam membentuk agenda perdamaian global.

“Indonesia akan terjebak dalam mekanisme yang tidak familiar dengan para aktor di dalamnya. Niat mereka berbeda dengan kepentingan Indonesia,” ujar Teuku Rezasyah, dosen hubungan internasional di Universitas Padjadjaran dan President University.

Trump telah menunjuk sejumlah tokoh sebagai anggota dewan eksekutif, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, menantunya Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Keanggotaan Board of Peace bersifat undangan langsung dari Amerika Serikat. Trump dilaporkan telah mengundang sekitar 60 negara, dengan 25 negara di antaranya telah menerima undangan tersebut, termasuk Israel dan Vietnam.

Media Vietnam News melaporkan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menyatakan kesiapan negaranya untuk berpartisipasi sebagai negara pendiri Board of Peace.

Sementara itu, Prancis, Norwegia, Swedia, dan Denmark memilih menolak undangan tersebut. Adapun negara-negara seperti India, China, Singapura, dan Rusia masih mempertimbangkan sikap mereka.

Trump juga meminta negara-negara anggota untuk menyumbangkan dana sebesar US$1 miliar pada tahun pertama guna memperoleh kursi permanen di dewan tersebut. Tanpa kontribusi tersebut, status keanggotaan akan dibatasi hanya selama tiga tahun. (DK)