JAKARTA – Ketergantungan Eropa terhadap teknologi internet dan komputasi awan asal Amerika Serikat (AS) kian dipandang sebagai risiko serius. Isu ini tidak lagi sebatas bisnis teknologi, melainkan menyangkut keamanan nasional, layanan publik, dan stabilitas ekonomi digital.

Ancaman pemadaman digital menjadi perhatian utama. Gangguan internet berpotensi melumpuhkan sistem pembayaran, layanan kesehatan, hingga komunikasi publik. Risiko tersebut dapat dipicu oleh kegagalan teknis, serangan siber, bencana alam, hingga tensi geopolitik global.

Sebagian besar infrastruktur komputasi awan Eropa saat ini masih dikuasai perusahaan teknologi raksasa asal AS. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud menguasai sekitar 70% pangsa pasar cloud di Eropa, sementara penyedia lokal hanya mengisi sekitar 15%.

Dominasi ini membuat Eropa sangat bergantung pada kebijakan dan stabilitas perusahaan asing. Padahal, layanan cloud menjadi fondasi utama bagi sektor perbankan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga media digital.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada sedikit penyedia global meningkatkan risiko gangguan layanan, tekanan politik lintas negara, serta potensi kerentanan data.

Risiko tersebut sudah terbukti nyata. Pada Oktober 2025, gangguan teknis AWS selama beberapa jam menyebabkan ribuan layanan digital di berbagai negara terganggu, termasuk aplikasi perbankan dan layanan publik.

Dua bulan kemudian, insiden besar di Cloudflare membuat platform global seperti LinkedIn dan Zoom sempat tidak dapat diakses. Selain itu, pemadaman listrik massal di Spanyol, Portugal, dan sebagian Prancis pada April 2025 menunjukkan keterkaitan langsung antara infrastruktur fisik dan sistem cloud digital.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa Eropa perlu membangun bentuk kemerdekaan baru di sektor teknologi dan keamanan digital. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Langkah konkret mulai terlihat. Kota Helsingborg di Swedia menjalankan proyek percontohan untuk menguji ketahanan layanan publik jika terjadi pemadaman digital total, termasuk layanan kesehatan, sosial, dan administrasi pemerintahan.

Sejumlah negara Eropa mulai mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi besar dengan beralih ke perangkat lunak open source dan infrastruktur digital domestik.

Di Jerman, negara bagian Schleswig-Holstein mengganti sebagian besar sistem berbasis Microsoft dengan solusi open source dan membatalkan hampir 70% lisensi perangkat lunak komersial. Targetnya, penggunaan layanan teknologi raksasa hanya untuk kondisi khusus pada akhir dekade ini.

Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia juga mengembangkan platform komunikasi digital open source untuk obrolan, konferensi video, dan manajemen dokumen yang dapat dioperasikan di pusat data masing-masing negara.

Sementara di Swedia, sistem kolaborasi daring milik Badan Asuransi Nasional dijalankan di pusat data domestik, bukan cloud asing, dan ditawarkan kepada lembaga publik lain.

Uni Eropa kini mendorong agar infrastruktur digital diperlakukan setara dengan jalan raya, pelabuhan, dan jaringan listrik. Artinya, pengelolaan, pengamanan, dan kesiapan krisis harus menjadi tanggung jawab publik, bukan sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan global.

Untuk itu, Uni Eropa mengembangkan kerangka kerja kedaulatan cloud guna memastikan data Eropa tetap berada di bawah kendali hukum Eropa. Rancangan Undang-Undang Pengembangan Cloud dan AI juga disiapkan untuk memperkuat regulasi dan investasi di sektor ini.

Selain pemerintah dan sektor swasta, individu juga memiliki peran dalam ketahanan digital. Masyarakat didorong untuk memahami di mana data pribadi disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, serta seberapa mudah data tersebut dicadangkan dan dipindahkan ke layanan lain.

Meski kemandirian digital penuh dinilai mustahil, Eropa menargetkan sistem digitalnya tetap berfungsi dalam situasi krisis. Tujuannya jelas: memastikan internet dan layanan cloud tetap dapat diandalkan sebagaimana infrastruktur fisik utama. (GA)