Jakarta – Harga nikel global melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir, seiring pasar bertaruh bahwa Indonesia—produsen nikel terbesar dunia—akan menahan laju pertumbuhan produksinya.

Namun, seperti dikutip Reuters (23/01), di balik reli harga tersebut, terdapat kompleksitas data dan kebijakan yang membuat pasar sejatinya masih “bermain angka”.

[[ 'Bermain angka” dalam hal ini  berarti harga bergerak berdasarkan interpretasi angka-angka kebijakan dan statistik yang belum tentu mencerminkan perubahan pasokan nyata di lapangan. ]]

Harga nikel kontrak tiga bulan di London Metal Exchange (LME) naik signifikan dari level terendah US$14.235 per ton pada pertengahan Desember menjadi puncak US$18.905 per ton pada 14 Januari. Level ini terakhir tercatat pada 2022, ketika pasar menghadapi gangguan pasokan global.

Reli harga nikel dipicu oleh pernyataan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia yang mengonfirmasi rencana pemangkasan izin penambangan tahunan menjadi sekitar 250–260 juta ton bijih basah, dari 379 juta ton pada 2025.

Langkah tersebut dinilai krusial karena Indonesia menyumbang sekitar 65% pasokan nikel global dan, dalam dua tahun terakhir, menjadi sumber utama kelebihan pasokan yang menekan harga. Tak mengherankan, sinyal pengetatan pasokan langsung direspons positif oleh pasar.

Meski demikian, analis menilai angka kuota tersebut tidak sesederhana yang terlihat. Kuota penambangan Indonesia dinyatakan dalam ton basah, yang sulit dikonversi menjadi unit nikel yang benar-benar dapat dipulihkan.

[[ Maksud dipulihkan adalah jumlah logam nikel murni yang benar-benar bisa diekstraksi dan dimanfaatkan secara ekonomi dari bijih yang ditambang, bukan sekadar berat bijihnya.]]

Kandungan air dalam bijih dapat mencapai hingga 40%, sehingga volume aktual logam yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas material.

Selain itu, baik pemerintah maupun operator tambang tidak secara rutin mempublikasikan data resmi produksi dan realisasi kuota. Minimnya transparansi ini menyulitkan pelaku industri dalam menilai keseimbangan pasokan dan permintaan secara akurat.

Fakta lain yang kerap luput dari perhatian pasar, menurut Reuters, adalah bahwa kuota tahun lalu lebih tinggi dibandingkan produksi aktual. Total permintaan bijih oleh fasilitas pengolahan domestik pada 2025 hanya sekitar 300 juta ton basah, menurut Asosiasi Peleburan Nikel Indonesia (FINI).

Angka tersebut bahkan sudah mencakup impor bijih dari Filipina yang mencapai 14 juta ton dalam 11 bulan pertama 2025, berdasarkan data Biro Statistik Logam Dunia. Artinya, pemangkasan kuota tahun ini memang akan menekan pasokan, tetapi tidak sedrastis yang tercermin dalam headline pasar.

FINI memperkirakan permintaan bijih untuk kebutuhan peleburan akan meningkat menjadi 340–350 juta ton pada tahun ini. Kenaikan tersebut mencerminkan ekspansi kapasitas pengolahan yang masih berlangsung di Indonesia, sejalan dengan strategi hilirisasi mineral pemerintah.

Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara pasokan bijih yang dibatasi kuota dan kebutuhan smelter, yang hanya sebagian dapat ditutup melalui impor atau penarikan stok.

Pemerintah Indonesia menghadapi dilema kebijakan: bagaimana menahan pasokan bijih agar tidak kembali menekan harga global, tanpa menghambat proyek smelter yang sudah beroperasi atau tengah meningkatkan kapasitas.

Ambisi utama Jakarta adalah meningkatkan nilai tambah dengan mendorong peralihan dari ekspor bijih mentah ke produk antara dan nikel jadi. Namun, pembatasan pasokan yang terlalu ketat berisiko mengganggu rantai pasok industri hilir yang masih berkembang pesat.

Sebagai mekanisme penyeimbang, pemerintah memiliki opsi melakukan tinjauan kebijakan pada pertengahan tahun untuk melakukan penyesuaian jika ketegangan antara pasokan dan permintaan meningkat tajam. Bagi pasar, kondisi ini berarti ketidakpastian masih akan membayangi pergerakan harga nikel dalam beberapa bulan ke depan. (GA)