Jakarta – Kendali Amerika Serikat (AS) atas ekspor minyak Venezuela berpotensi memicu konfrontasi baru dengan China, terutama terkait pembayaran dan restrukturisasi utang negara Amerika Selatan tersebut.

Situasi ini dinilai dapat semakin memperumit upaya Venezuela keluar dari status gagal bayar yang berlangsung sejak 2017.

Sebagian minyak Venezuela sebelumnya digunakan sebagai alat pembayaran utang kepada China. Namun, perubahan kendali atas pendapatan minyak—menyusul langkah AS terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro—membuat alur pembayaran tersebut terhambat. Kondisi ini membuka risiko benturan kepentingan antara Washington dan Beijing.

Total utang luar negeri Venezuela diperkirakan mencapai US$150 miliar, dengan sekitar 10% berasal dari pinjaman China. Sejumlah pinjaman tersebut dibayar melalui skema minyak untuk utang (oil-for-loan), di mana Venezuela mengirim kargo minyak ke China sebagai pembayaran bunga dan pokok.

Dokumen dan sumber dari perusahaan minyak negara PDVSA menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, kapal tanker Venezuela rutin mengirim minyak ke China berdasarkan kesepakatan sementara sejak 2019. Namun, volume ini hanya sebagian kecil dari total ekspor minyak Venezuela ke negara tersebut.

Menurut lembaga riset AidData, sebagian pendapatan minyak yang dijual ke China langsung masuk ke rekening yang dikendalikan Beijing dan digunakan untuk membayar utang, bahkan ketika Venezuela gagal bayar terhadap kreditor lainnya.

Seperti dikutip yahoo.com, 23 Januari 2026, pemerintahan AS menyatakan bahwa hasil penjualan minyak Venezuela kini akan masuk ke rekening berbasis di Qatar yang dikendalikan Washington. Langkah ini berpotensi memberi AS pengaruh besar dalam menentukan kreditor mana yang dibayar dan kapan pembayaran dilakukan.

Christopher Hodge, Kepala Ekonom Natixis, menilai kondisi ini sebagai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Amerika kini mengendalikan arus keuangan utama Venezuela. Ini menciptakan ketidakjelasan besar dalam hierarki kreditor dan menyulitkan proses restrukturisasi,” ujarnya.

Meski AS saat ini hanya mengontrol pendapatan minyak, sektor tersebut merupakan sumber pemasukan utama Venezuela, sehingga dampaknya terhadap restrukturisasi utang dinilai signifikan. 

Pemerintah China mengecam pengalihan kendali ekspor minyak Venezuela dan menegaskan bahwa hak serta kepentingan sah Beijing harus dilindungi.

Meski Washington mengizinkan China tetap membeli minyak Venezuela, AS menegaskan transaksi harus dilakukan dengan harga pasar, bukan sebagai pembayaran utang di bawah harga wajar seperti sebelumnya.

Pejabat AS menyatakan bahwa minyak Venezuela kini ditawarkan ke kilang China melalui transaksi pasar swasta, bukan sebagai mekanisme pembayaran utang. Tujuannya, menurut Washington, agar rakyat Venezuela menerima harga yang adil atas sumber daya mereka.

Para penasihat restrukturisasi memperingatkan bahwa penguasaan AS atas pendapatan minyak Venezuela dapat mengubah urutan prioritas kreditor. Sekitar US$60 miliar obligasi Venezuela telah gagal bayar sejak 2017, dan kesepakatan restrukturisasi menjadi krusial untuk membuka kembali akses pembiayaan dan menarik investasi.

Dalam praktik internasional, restrukturisasi utang biasanya melibatkan kreditor bilateral melalui Paris Club, yang kemudian menjadi acuan bagi kreditor swasta. Namun, keterlibatan AS yang dominan dinilai dapat menyulitkan penerapan prinsip perlakuan setara (comparability of treatment).

Jika AS menekan China untuk menerima pemangkasan nilai utang, sementara Beijing menolak, proses restrukturisasi Venezuela berisiko tertunda. Hal ini dapat menghambat pemulihan ekonomi negara tersebut dan memperpanjang ketidakpastian pasar.

Meski China memiliki keterbatasan jalur hukum untuk menuntut negara lain, posisinya sebagai kreditur bilateral terbesar dunia memberi Beijing pengaruh signifikan. Para analis memperingatkan, China dapat menahan kerja sama dalam kerangka restrukturisasi utang global di masa depan jika merasa dirugikan dalam kasus Venezuela.

Langkah tersebut berpotensi berdampak lebih luas, mengingat peran China dalam restrukturisasi utang negara berkembang seperti Ghana, Zambia, dan Ethiopia dalam beberapa tahun terakhir. (GA)