JAKARTA - Seorang hakim federal memutuskan pemerintahan Presiden Donald Trump bertindak melanggar hukum setelah menangguhkan pendanaan miliaran dolar untuk pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (EV).

Dkutip cnbc.com, putusan ini menjadi kemenangan bagi 20 negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat serta District of Columbia yang menggugat kebijakan tersebut.

Hakim Distrik AS Tana Lin menyatakan Departemen Perhubungan (DOT) dan Administrasi Jalan Raya Federal menghentikan Program Formula National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) senilai US$5 miliar tanpa dasar hukum administratif yang sah.

Lin menyebut otoritas tersebut mencabut kabel Program Formula NEVI dari stopkontak, tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Melalui putusan permanen, pengadilan melarang pemerintah federal mencabut dana atau membatalkan rencana implementasi negara bagian yang telah disetujui.

Kelompok lingkungan menyambut baik keputusan ini. “Perintah Hakim Lin adalah kemenangan besar bagi supremasi hukum dan bagi investasi cerdas untuk masa depan energi bersih kita,” kata Mike Faulk, juru bicara Jaksa Agung Negara Bagian Washington Nick Brown.

Program NEVI sendiri merupakan bagian dari Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan 2021 yang diteken Presiden Joe Biden untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Namun setelah menjabat, Menteri Perhubungan Sean Duffy menangguhkan program tersebut, sejalan dengan kebijakan pemerintahan Trump yang mendorong kendaraan berbahan bakar bensin dan mengurangi insentif EV.

Negara bagian penggugat menilai pemerintah secara tidak sah menahan dana yang telah dialokasikan. Pengadilan pun menegaskan undang-undang tidak pernah mengatur jeda pendanaan, bahkan sementara. “Singkatnya, Para Tergugat menentang kehendak Kongres dengan menahan dana dengan cara yang tidak diatur dalam IIJA,” tulis Lin.

Di sisi lain, Senat AS dijadwalkan membahas rancangan undang-undang yang akan mengalihkan US$879 juta dana jaringan pengisian EV ke proyek infrastruktur lain, menandakan perdebatan politik soal transisi energi masih berlanjut.(DH)