JAKARTA - Mahkamah Agung Panama memutuskan kontrak pengelolaan pelabuhan di Kanal Panama oleh perusahaan asal China bertentangan dengan konstitusi.Putusan tersebut menyasar perjanjian antara pemerintah Panama dan Panama Ports Company (PPC), anak usaha CK Hutchison yang berbasis di Hong Kong.Keputusan pengadilan diumumkan pada Kamis malam waktu setempat, setahun setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengambil alih Kanal Panama.Dilansir dari Aljazeera, Trump menilai jalur pelayaran strategis itu berada di bawah pengaruh China dan berpotensi mengancam keamanan nasional AS.Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa undang-undang dan tindakan yang menjadi dasar pemberian konsesi kepada PPC untuk pengembangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan dua terminal pelabuhan melanggar konstitusi Panama.CK Hutchison melalui PPC telah mengelola Pelabuhan Balboa di sisi Pasifik dan Pelabuhan Cristobal di sisi Atlantik sejak 1990-an.Kontrak tersebut otomatis diperpanjang pada 2021, memberikan lisensi operasi selama 25 tahun tambahan.Tekanan terhadap Panama meningkat sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada awal 2025.Ia mendorong pemerintah Panama untuk membatasi pengaruh China dan memperkuat peran AS di kanal yang dibangun Amerika Serikat dan diserahkan kepada Panama pada 1999.Kanal Panama saat ini dilalui sekitar 5 persen perdagangan maritim global.Gugatan pembatalan kontrak PPC diajukan tahun lalu dengan tuduhan bahwa kontrak tersebut bersumber dari aturan yang inkonstitusional serta dugaan pelanggaran kewajiban pajak.Audit terhadap PPC juga menemukan kesalahan pencatatan dan berbagai kejanggalan yang diperkirakan merugikan Panama sekitar US$300 juta sejak perpanjangan kontrak, serta sekitar US$1,2 miliar selama masa konsesi awal 25 tahun.Putusan ini berpotensi memaksa Panama merombak kerangka hukum pengelolaan pelabuhan dan membuka kemungkinan tender baru untuk pengoperasian terminal.PPC membantah seluruh tuduhan dan menolak keputusan pengadilan.“Putusan baru ini tidak memiliki dasar hukum dan membahayakan bukan hanya PPC dan kontraknya, tetapi juga kesejahteraan serta stabilitas ribuan keluarga Panama yang bergantung langsung maupun tidak langsung pada aktivitas pelabuhan,” kata perusahaan dalam pernyataan resmi.Pemerintah China turut bereaksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China. (DK)