JAKARTA – Pemimpin Venezuela Nicolás Maduro menyatakan kesediaannya menggelar pertemuan langsung dengan pejabat pemerintahan Trump, di tengah meningkatnya tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer Amerika Serikat terhadap Caracas.

Dikutip dari bbc.com (18/11), pernyataan Maduro muncul setelah Presiden Donald Trump menyebut bahwa ia tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat ke Venezuela.

Washington menuduh Maduro memimpin Cartel de los Soles dan menilai pemilu tahun lalu “curang”. Maduro membantah keras, menuding AS ingin memicu konflik untuk menguasai cadangan minyak Venezuela.

Sejak Trump memulai masa jabatan keduanya, AS menggandakan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi US$50 juta dan meluncurkan operasi pemberantasan narkotika yang telah menewaskan lebih dari 80 orang di Karibia dan Pasifik.

AS juga berencana menetapkan Cartel de los Soles sebagai FTO (Foreign Terrorist Organization/Organisasi Teroris Asing) mulai 24 November.

Status FTO membuat setiap bentuk dukungan warga AS terhadap kelompok tersebut menjadi tindakan kriminal, sekaligus memberi dasar bagi kebijakan AS untuk “menghapus total” ancaman mereka.

Penundaan penetapan ini dipandang sejumlah analis sebagai sinyal ultimatum: jalur dialog atau sanksi dan langkah militer yang lebih keras.

Status FTO akan membuat setiap bentuk dukungan warga AS terhadap kelompok tersebut menjadi tindakan kriminal, sekaligus memberi dasar bagi kebijakan “penghapusan total” ancaman mereka terhadap AS.

Namun, keabsahan operasi militer AS ramai dipertanyakan, karena Washington tidak memberikan bukti bahwa kapal-kapal yang diserang membawa narkoba.

Spekulasi juga bermunculan bahwa pengerahan besar armada militer, termasuk kapal induk USS Gerald Ford, bisa mengarah pada upaya menggulingkan Maduro. Trump sendiri memberikan pernyataan yang saling bertentangan; ia mengatakan “Saya tidak pikir begitu” ketika ditanya apakah AS akan berperang, namun juga menegaskan bahwa ia “tidak menutup kemungkinan apa pun” terkait pengerahan pasukan.

Di sisi lain, upaya diplomasi internasional sebelumnya baik yang dimediasi Norwegia maupun didukung Vatikan berulang kali gagal.

Sementara itu, pemimpin oposisi María Corina Machado, yang bersembunyi dari kejaran aparat, terus mendesak militer Venezuela untuk meninggalkan Maduro. Ia merilis “manifesto kebebasan” berisi visi Venezuela pasca Maduro dan menuntut pertanggungjawaban atas dugaan “kejahatan terhadap kemanusiaan”, termasuk penyiksaan terhadap tahanan politik.

Dalam pesan terbarunya yang ditujukan kepada publik AS, Maduro menegaskan, “dialog, panggilan, ya, damai, ya, perang, tidak, tidak pernah, tidak pernah perang” dan menyatakan kesiapan untuk berbicara “bertatap muka” dengan siapa pun dari pihak AS yang bersedia membuka jalur komunikasi.

Sebelumnya, Brett McGurk, mantan pejabat keamanan nasional yang pernah bekerja untuk empat presiden AS, memperingatkan agar Washington tidak mengulangi pola intervensi militer tanpa tujuan yang jelas. Ia menilai bahwa pengerahan militer AS di sekitar Venezuela memiliki kemiripan operasional dengan Operasi Panama 1989 yang menargetkan Manuel Noriega, bukan dengan invasi Irak pada 2003. (DH)