JAKARTA – Hubungan antara industri teknologi Silicon Valley dan Washington kembali memanas dalam sebuah ujian kasus (test case) krusial bagi masa depan peperangan modern.

Pentagon, yang di bawah pemerintahan Presiden Trump telah berganti nama menjadi Departemen Perang (Department of War), kini terlibat perselisihan tajam dengan perusahaan pengembang kecerdasan buatan, Anthropic.

Negosiasi kontrak senilai hingga US$200 juta dilaporkan macet total (standstill) akibat penolakan Anthropic untuk melonggarkan batasan etika yang mencegah teknologinya digunakan untuk pengawasan domestik dan penargetan senjata otonom.

Dikutip dari Reuters (30/1/2026), enam sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa inti perdebatan terletak pada kontrol penggunaan. Pejabat Pentagon, yang berpegang pada memo strategi AI tertanggal 9 Januari, bersikeras bahwa militer memiliki hak mutlak untuk menyebarkan teknologi AI komersial sesuai kebutuhan operasional mereka terlepas dari kebijakan internal perusahaan—selama hal itu mematuhi hukum Amerika Serikat.

Sebaliknya, Anthropic menuntut jaminan tertulis bahwa alat canggih mereka tidak akan digunakan untuk memata-matai warga negara AS sendiri atau membantu sistem senjata memilih target tanpa pengawasan manusia yang memadai (sufficient human oversight).

Posisi tawar Anthropic cukup kuat karena faktor teknis yang unik. Model AI mereka secara mendasar dilatih dengan protokol keamanan ketat untuk menghindari tindakan berbahaya.

Oleh karena itu, agar AI tersebut bisa berfungsi untuk misi militer ofensif, staf Anthropic sendiri yang harus melakukan modifikasi ulang (retool) pada sistemnya. Tanpa kerja sama langsung dari insinyur Anthropic, Pentagon tidak dapat mengoperasikan sistem tersebut secara efektif.

Situasi ini menempatkan startup yang berbasis di San Francisco tersebut dalam posisi dilematis, mengingat mereka tengah bersiap untuk penawaran umum perdana (public offering) dan harus bersaing dengan raksasa lain seperti Google, xAI milik Elon Musk, dan OpenAI yang juga memegang kontrak militer.

Perseteruan ini juga diwarnai oleh ketegangan ideologis yang kian meruncing di era administrasi baru. CEO Anthropic, Dario Amodei, baru-baru ini menulis esai di blog pribadinya yang memperingatkan bahwa meskipun AI harus mendukung pertahanan nasional, penggunaannya tidak boleh menjadikan AS "lebih mirip dengan musuh otokratis kita" (autocratic adversaries).

Amodei juga secara terbuka mengkritik insiden penembakan fatal terhadap warga AS yang memprotes penegakan imigrasi di Minneapolis, menyebutnya sebagai "horor".

Sikap vokal pimpinan perusahaan terhadap potensi kekerasan negara ini memperdalam jurang pemisah dengan administrasi Trump yang menuntut kepatuhan penuh dari sektor teknologi pertahanan. (SF)