JAKARTA – Eskalasi konflik di Timur Tengah mencapai titik kritis baru ketika Iran secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, namun dengan syarat ketat bahwa dialog tersebut harus berlandaskan "diplomasi berbasis martabat" (dignity-based diplomacy) dan rasa saling menghormati.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan posisi ini pada hari Jumat, menolak tunduk di bawah tekanan Presiden Donald Trump yang baru saja mengirimkan armada tempur angkatan laut besar, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, mendekat ke perairan Iran.

Dikutip dari CGTN (31/1/2026), ketegangan diplomatik ini diwarnai oleh ultimatum terselubung. Trump mengklaim telah memberikan "tenggat waktu" bagi Teheran untuk menyepakati kesepakatan baru, meskipun ia merahasiakan tanggal pastinya kepada publik dengan mengatakan "hanya mereka yang tahu pasti" (only they know for sure).

Washington menuntut paket kesepakatan komprehensif yang mencakup pelarangan total pengayaan uranium, pemusnahan material nuklir yang sudah ada, serta pembatasan ketat terhadap program rudal jarak jauh Iran. Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang tengah berada di Istanbul, menegaskan bahwa kemampuan pertahanan dan rudal Iran adalah garis merah yang "tidak akan pernah menjadi subjek negosiasi" (never be subject to negotiation).

Situasi yang kian genting memaksa negara-negara kekuatan regional seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Oman untuk melakukan intervensi diplomatik intensif guna mencegah destabilisasi pasar energi global.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan secara khusus mendesak AS untuk tidak memaksakan kesepakatan menyeluruh yang dapat menempatkan Iran dalam "posisi yang memalukan" (humiliating position).

Ketakutan akan perang terbuka juga memicu langkah preventif dari negara tetangga; Azerbaijan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) secara serentak berjanji tidak akan mengizinkan wilayah darat atau udara mereka digunakan sebagai basis operasi militer AS terhadap Iran.

Sementara itu, Israel telah menempatkan seluruh aparat keamanannya dalam status siaga tinggi (heightened alert). Laporan media lokal menyebutkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengadakan konsultasi darurat dengan para petinggi pertahanan.

Pejabat Israel memprediksi bahwa serangan AS jika terjadi—akan bersifat terbatas dan fokus pada penghancuran aset fisik, terutama fasilitas nuklir dan rudal, bukan untuk menggulingkan rezim.

Meski demikian, Tel Aviv bersiap menghadapi skenario terburuk berupa pembalasan masif Iran (significant Iranian retaliation) yang langsung menargetkan wilayah Israel. Pejabat senior AS menyatakan keputusan final mengenai serangan militer mungkin akan diambil dalam beberapa hari mendatang setelah penyebaran pasukan selesai. (SF)