TIONGKOK - China pada Selasa memperingatkan Panama bahwa negara tersebut akan menanggung “harga mahal” setelah pengadilan setempat membatalkan kontrak perusahaan Hong Kong, CK Hutchison, untuk mengoperasikan dua pelabuhan di Terusan Panama.

Kantor Urusan Hong Kong dan Makau China mengecam putusan Mahkamah Agung Panama itu sebagai “tidak masuk akal”, “memalukan”, dan “menyedihkan”, serta menegaskan akan membela kepentingan perusahaan-perusahaan China.

Seperti dikutip reuters.com, otoritas Panama belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Putusan pengadilan pekan lalu membatalkan kontrak utama yang dipegang Panama Ports Company, anak usaha CK Hutchison, sejak 1990-an untuk mengelola terminal peti kemas di pintu masuk Pasifik dan Atlantik Terusan Panama.

Keputusan hukum tersebut, yang merujuk pada pelanggaran konstitusi dan kepentingan publik, dipandang sebagai kemenangan bagi Washington di tengah meningkatnya rivalitas AS–China dalam perebutan kendali jalur perdagangan global.

Pembatalan kontrak itu juga berpotensi mengganggu rencana penjualan CK Hutchison senilai US$23 miliar atas 43 pelabuhan di 23 negara, termasuk dua pelabuhan di Terusan Panama, kepada konsorsium yang dipimpin BlackRock dan Mediterranean Shipping Company.

Dalam pernyataannya di media sosial, Kantor Urusan Hong Kong dan Makau menilai putusan tersebut mengabaikan fakta, merusak kepercayaan, serta secara serius melanggar hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Hong Kong, China.

Lembaga itu menegaskan China memiliki kemampuan dan sarana yang cukup untuk mempertahankan tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang adil.

China juga memperingatkan bahwa jika otoritas Panama bersikeras pada jalannya sendiri, maka konsekuensi politik dan ekonomi yang berat tak terelakkan.

Putusan pengadilan tersebut disambut positif oleh otoritas Amerika Serikat. Ketua Komite Khusus DPR AS untuk China, John Moolenaar, menyebutnya sebagai “kemenangan bagi Amerika”.

Tanpa secara langsung menyebut Amerika Serikat, pihak China menuding ada negara yang menggunakan tekanan dan intimidasi untuk memaksa negara lain mengikuti kehendaknya, serta menilai Panama telah “secara sukarela tunduk” pada kekuatan hegemonik. (DK)