JAKARTA — Australia memperkuat kerja sama keamanan dengan Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Para analis menilai langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi Canberra untuk menjaga stabilitas kawasan, memanfaatkan peluang politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sekaligus memperdalam kolaborasi ekonomi dan pertahanan dengan negara non-blok terbesar di Asia Tenggara.

Dalam kunjungan resminya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani Australia–Indonesia Treaty on Common Security bersama Presiden Prabowo Subianto. Perjanjian ini dinilai bersejarah karena membawa kerja sama pertahanan bilateral ke tingkat lebih lanjut dan mencerminkan kepercayaan serta kemitraan tinggi antara kedua negara, menurut rilis pemerintah Australia (foreignminister.gov.au).

Untuk memperdalam hubungan keamanan, Australia mengumumkan sejumlah inisiatif baru, antara lain: pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan bersama di Indonesia, pembentukan posisi permanen bagi perwira tinggi militer Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia (ADF), serta perluasan Junior Leaders’ Forum Military Education Exchange untuk mempererat hubungan calon pemimpin militer masa depan.

Selain kerja sama pertahanan, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia, Danantara, untuk memperkuat investasi dua arah. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kerja sama, pertukaran informasi, dan membuka peluang investasi baru yang memperkuat ketahanan serta keamanan ekonomi bersama.

Para analis, seperti dikutip APNews, Minggu (7/2), menilai perjanjian ini semakin penting bagi Australia di tengah ketegangan dengan China, sekaligus mengulang beberapa elemen dari kesepakatan keamanan 1995 antara Perdana Menteri Australia saat itu, Paul Keating, dan mantan Presiden Soeharto, ayah mertua Prabowo.

Kesepakatan 1995 mewajibkan kedua negara untuk berkonsultasi soal isu keamanan dan merespons tantangan bersama, tetapi dihentikan Indonesia pada 1999 setelah Australia memimpin misi penjaga perdamaian di Timor Timur. Hubungan keamanan kemudian dibangun kembali melalui Perjanjian Lombok 2006, yang diperluas pada 2014.

Susannah Patton dari Lowy Institute, lembaga pemikir kebijakan internasional di Sydney, menilai perjanjian baru ini lebih bersifat politik daripada kewajiban konkret, atau bisa disebut “kesepakatan simbolis”. Hal ini berbeda dengan perjanjian kerja sama pertahanan 2024, yang lebih fokus pada kolaborasi militer yang bersifat praktis.

 

Patton menambahkan, perjanjian ini berada di bawah aliansi Australia dengan AS dan perjanjian keamanan dengan Papua Nugini, sehingga kecil kemungkinan memaksa Indonesia membela Australia dalam konflik regional.

“Ini jelas bukan perjanjian pertahanan bersama, karena hal itu tidak akan diterima secara politik oleh Indonesia sebagai negara non-blok,” ujar Patton.

Meski demikian, ia memuji perjanjian ini sebagai pencapaian besar bagi Albanese, karena kesepakatan semacam ini sebelumnya sulit dibayangkan dengan Indonesia, negara non-blok yang memiliki perbedaan besar dalam cara pandang dunia dibandingkan Australia.

Patton menilai Australia memanfaatkan momentum kepemimpinan Prabowo, yang lebih bersedia keluar dari tradisi kebijakan luar negeri Indonesia dan membuka ruang bagi kesepakatan yang dipimpin langsung oleh pemimpin negara.

Meski Indonesia sering disebut sebagai salah satu tetangga terpenting Australia, hubungan kedua negara tidak selalu mulus. Beberapa ketegangan sebelumnya termasuk tuduhan penyadapan intelijen Australia terhadap mantan presiden Indonesia, eksekusi penyelundup narkoba asal Australia, dan persoalan penyelundupan manusia.

Terlepas dari perjanjian dengan Australia, Rusia sebelumnya juga dikabarkan berminat menggaet Indonesia untuk menempatkan fasilitas militer, khususnya pangkalan udara di Biak.

Seperti dilaporkan CNN Indonesia, mengutip situs militer Amerika Serikat Janes, Rusia mengincar Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Provinsi Papua. Laporan Janes berjudul “Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya akses ke pangkalan AU” diterbitkan pada Selasa (14/4/2025).

Dalam laporannya, Janes menyebut bahwa Jakarta menerima permintaan resmi dari Moskow untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di fasilitas tersebut. Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa permintaan itu diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025.

Dokumen yang diperoleh Janes menyebut Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Pangkalan udara Biak sendiri merupakan rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia, yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235. (DH/MT)