JAKARTA - Produktivitas tenaga kerja Malaysia pada 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan dua negara tetangga di Asia Tenggara, yakni Thailand dan Indonesia. Meski demikian, capaian tersebut masih tertinggal dari negara maju di kawasan seperti Singapura dan Korea Selatan.

Dikutip NewStraitsTimes, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyampaikan, berdasarkan World Competitiveness Ranking (WCR), produktivitas tenaga kerja Malaysia diperkirakan mencapai US$77.352. Angka itu melampaui Thailand sebesar US$41.232 dan Indonesia US$32.384, namun masih di bawah Korea Selatan yang mencapai US$105.101 serta Singapura US$196.237.

Menurut Johari, kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya reformasi struktural guna meningkatkan kualitas dan nilai tambah pekerjaan, bukan sekadar memperbanyak jumlah tenaga kerja.

Pemerintah Malaysia pun menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk Rencana Malaysia ke-13 (2026–2030) yang menargetkan penurunan proporsi pekerja asing berkeahlian rendah dari 15% menjadi 10% dari total tenaga kerja nasional.

"Rencana Induk Industri Baru 2030 (NIMP 2030) juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mentransformasi sektor manufaktur dengan mendorong investasi dalam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah mempercepat otomatisasi industri melalui program Productivity Nexus di 14 sektor utama, serta mendorong pembentukan 3.000 pabrik pintar melalui program Smart Tech-Up hingga 2030. Program Academy in Industry (ADI) juga digulirkan untuk menyelaraskan keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri masa depan.

Johari menambahkan bahwa Malaysia Productivity Corporation tengah menyiapkan Malaysia Productivity Blueprint 2.0 sebagai kerangka reformasi baru. Rencana ini akan berfungsi sebagai kerangka kerja nasional baru untuk mendorong reformasi struktural dengan cara yang lebih terintegrasi dan inklusif.

"Pemerintah optimis bahwa produktivitas nasional dapat ditingkatkan melalui arahan kebijakan yang jelas, kebijakan ekonomi progresif, dan upaya untuk mengurangi birokrasi di bawah Agenda Reformasi Layanan Publik," katanya.

Berbeda dengan Malaysia, Indonesia belum terlihat memiliki program serupa untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja. Seperti diketahui peringkat daya saing Indonesia merosot tajam 13 peringkat tahun 2025 ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang diumumkan oleh IMD World Competitiveness Center (WCC).

Padahal dalam tiga tahun terakhir Indonesia sebelumnya berhasil terus memperbaiki posisi dari peringkat 44 di 2022, naik ke peringkat 34 di 2023, hingga akhirnya ada posisi 27 pada 2024.

Direktur World Competitive Center (WCC) IMD Arturo Bris mengatakan bahwa pascapandemi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR yang naik 11 peringkat.

"Kenaikan peringkat daya saing ini didongkrak dari nilai ekspor migas dan komoditi. Namun, saat ini peringkat daya saing Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara anjlok imbas dari perang tarif yang ditujukan ke kawasan ini,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (18/6/2025) seperti dikutip Bisnis.com.

Selain Indonesia, tiga dari lima negara Asia Tenggara yang diukur dalam survei pun turun peringkat, Thailand turun 5 peringkat dan Singapura turun satu peringkat. Di sisi lain, posisi Malaysia meroket 11 peringkat dan Filipina naik satu peringkat. Kenaikan peringkat kedua negara ini didorong oleh kebijakan industri dan investasi digital yang strategis.

Peringkat 5 Besar ASEAN 

• Singapura peringkat 2 turun 1 peringkat 
• Malaysia peringkat 23 naik 11 peringkat 
• Thailand peringkat 30, turun 5 peringkat 
• Indonesia peringkat 40, turun 13 peringkat 
• Filipina peringkat 51, naik 1 peringkat

Riset WCR 2025 mengukur tingkat daya saing 69 negara dunia memakai  data keras dan hasil survei. WCC memperhitungkan 262 informasi berupa 170 data eksternal dan 92 respons survei terhadap 6.162 responden eksekutif di tiap negara.

Hasil survei tersebut menyebutkan, 66,1% eksekutif Indonesia menganggap kurangnya peluang ekonomi menjadi pendorong polarisasi.

Artinya, masalah ekonomi mendasar seperti infrastruktur yang tidak memadai, lembaga yang lemah, dan keterbatasan talenta SDM (sumber daya manusia) mesti mendapat porsi perhatian yang besar.

Pembangunan yang dilakukan negara dianggap tidak inklusif membuat ketimpangan struktural, angka pengangguran yang tinggi, dan pembangunan yang tidak merata.

Penciptaan lapangan kerja baru yang minim ini membuat warga frustrasi karena mempersulit mereka untuk “naik kelas”. Senada dengan Indonesia, 74,6% para eksekutif di Afrika Selatan dan 68,1% di China memersepsikan hal serupa.

Sebaliknya, hanya sedikit eksekutif di negara-negara Nordik yang mengeluhkan hal tersebut lantaran mereka memiliki pasar tenaga kerja yang kuat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Tercatat, 11,1% eksekutif Denmark, 14,5% dan 11,5% di Islandia yang mengeluhkan hal tersebut. (DH)