JAKARTA - Pemerintah Italia menyatakan tidak dapat bergabung dengan “Board of Peace” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena terbentur batasan konstitusional.

Dikutip dari Aljazeera pada hari Sabtu (7/2) Penolakan ini menjadi hambatan terbaru bagi badan yang mengklaim diri sebagai inisiatif pembangunan perdamaian internasional tersebut.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan kepada kantor berita ANSA bahwa terdapat konflik yang “tidak dapat dijembatani secara hukum” antara konstitusi Italia dan piagam Board of Peace.

Meski demikian, Tajani menegaskan Italia tetap terbuka untuk berdiskusi mengenai berbagai inisiatif perdamaian internasional.

Italia mengikuti langkah sejumlah negara Eropa lain, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, yang juga memilih tidak bergabung dengan dewan kontroversial tersebut.

Board of Peace awalnya disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun lalu sebagai badan transisi untuk pemerintahan pascaperang di Gaza.

Namun, mandatnya kemudian diperluas melalui piagam baru yang bahkan tidak lagi menyinggung wilayah Palestina tersebut.

Keputusan Italia ini cukup mencolok mengingat hubungan dekat antara Perdana Menteri Giorgia Meloni dan Donald Trump, yang menjabat sebagai ketua Board of Peace.

Sejumlah pihak menilai badan tersebut berpotensi dirancang untuk menyaingi peran PBB, terutama setelah diluncurkan secara resmi di Davos, Swiss, bulan lalu.

Tajani merujuk Pasal 11 Konstitusi Italia, yang melarang negara bergabung dengan organisasi internasional kecuali terdapat kesetaraan dengan negara lain.

Menurutnya, syarat tersebut tidak terpenuhi dalam piagam Board of Peace yang menetapkan Trump sebagai ketua dengan hak veto dan otoritas final dalam menafsirkan aturan dewan.

Meski menolak bergabung, Tajani menyatakan Italia tetap siap berkontribusi dalam upaya kemanusiaan dan stabilisasi.

Usai pertemuan yang ia sebut “sangat positif” dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance di sela Olimpiade Musim Dingin Milan, Tajani mengatakan Italia bersedia membantu Gaza, termasuk melalui pelatihan kepolisian.

Pernyataan Tajani muncul di tengah persiapan Board of Peace untuk menggelar pertemuan perdana di Washington DC pada 19 Februari.

Pertemuan tersebut dijadwalkan sehari setelah pertemuan antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Board of Peace juga menuai kritik setelah dilaporkan meminta kontribusi sebesar US$1 miliar bagi negara yang menginginkan kursi permanen, memicu tudingan bahwa badan tersebut beroperasi dengan skema “bayar untuk berpartisipasi”, mirip namun lebih kontroversial dibandingkan PBB.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, salah satu sekutu dekat Trump, menyatakan akan menghadiri pertemuan perdana tersebut di Washington dalam dua pekan ke depan.

Dari sekitar 60 negara yang diundang Trump bulan lalu, situs resmi Board of Peace mencantumkan 26 negara yang telah bergabung, termasuk Qatar dan Mesir sebagai mediator konflik Gaza.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mengkritik rencana Trump, menegaskan bahwa tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional tetap berada di tangan PBB, khususnya Dewan Keamanan. (BS)