JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin fiskal dan memperkuat lembaga investasi, setelah Moody’s mengubah outlook peringkat kredit dari stabil menjadi negatif—meskipun tetap pada peringkat yang sama yaitu Baa2.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan saat ini pemerintah tengah menempuh sejumlah upaya untuk menjawab pandangan lembaga pemeringkat seperti Moody’s.

“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” kata Haryo, dalam keterangan yang disampaikan Minggu (8/2) kemarin.

Salah satu upaya tersebut, kata Haryo, adalah meningkatkan geliat investasi melalui kerangka hukum dan kelembagaan Danantara.

Selanjutnya, imbuh Haryo, pemerintah Indonesia juga telah membagi pembiayaan proyek prioritas nasional, dengan porsi pembiayaan dari APBN dan Danantara.

“Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3%,” jelas Haryo.

Sementara di bidang pasar modal, pemerintah telah meningkatkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), lewat kerangka reformasi yang telah disiapkan. Beberapa di antaranya termasuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, transparansi ultimate beneficial ownership, hingga demutualisasi bursa.

Haryo menambahkan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Danantara maupun perbankan di Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan lembaga pemeringkat dan investor.

“Seperti apa yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia, ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” tandas Haryo. (KR)