JAKARTA - Rusia resmi memblokir WhatsApp setelah aplikasi pesan milik Meta itu dihapus dari direktori internet nasional. Lebih dari 100 juta pengguna di Rusia terdampak dan kini hanya bisa mengakses layanan tersebut melalui VPN.

Dikutip san.com, Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan pemblokiran dilakukan karena Meta dinilai tidak mematuhi hukum Rusia terkait pembagian data dan penghapusan konten.

“Terkait pemblokiran WhatsApp, regulator kami memang telah mengumumkan keputusan tersebut dan bahkan menerapkannya karena Meta enggan mematuhi aturan dan ketentuan hukum Rusia,” kata Peskov.

Roskomnadzor, regulator internet Rusia, menghapus domain WhatsApp dari registri nasional sehingga perangkat di dalam negeri tidak lagi menerima alamat IP layanan tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan “internet berdaulat” yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada platform Barat.

Peskov menyebut WhatsApp bisa dipulihkan jika Meta bersedia bekerja sama. Namun ia menegaskan tidak ada peluang jika perusahaan tetap “tidak kompromistis.”

Meta sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi ekstremis di Rusia. Perusahaan itu juga dikenai denda karena menolak menghapus konten terlarang dan membagikan data pengguna dalam kasus penipuan dan terorisme. Pembatasan terhadap WhatsApp sudah dimulai sejak musim panas lalu, termasuk penghentian layanan panggilan suara, sebelum diperketat pada Desember.

WhatsApp menilai langkah pemerintah bertujuan mengarahkan pengguna ke aplikasi yang didukung negara. “Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi yang privat dan aman adalah langkah mundur dan hanya akan membuat orang-orang di Rusia kurang aman,” kata WhatsApp dalam pernyataannya.

Seiring pemblokiran tersebut, pemerintah mempromosikan MAX sebagai “messenger nasional.” Aplikasi ini dimiliki VKontakte yang terkait dengan lingkaran Presiden Vladimir Putin dan disebut dimodelkan seperti WeChat di China. MAX juga telah dipasang di ponsel pintar baru di Rusia.

Pejabat Rusia menyatakan MAX memudahkan akses layanan negara dalam satu platform dan membantah kekhawatiran soal pengawasan. Namun briefing Komisi Helsinki AS pada Desember 2025 menyebut MAX berpotensi memberi otoritas akses luas terhadap lokasi, pesan, dan aktivitas internet pengguna.

Tekanan terhadap platform asing juga menyasar YouTube, Telegram, Snapchat, serta layanan FaceTime. Lalu lintas Telegram dilaporkan diperlambat, memicu keluhan dari pengguna termasuk pasukan Rusia di Ukraina.

“Membatasi kebebasan warga bukanlah jawaban yang tepat,” kata pendiri Telegram, Pavel Durov. “Telegram berdiri untuk kebebasan berbicara dan privasi, apa pun tekanannya,” ujar Durov.