JAKARTA – Jumlah perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban jaminan bea masuk (customs bond) di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada tahun fiskal 2025.

Data Bea Cukai AS yang diperoleh CNBC mencatat 27.479 kasus kekurangan jaminan dengan nilai hampir US$3,6 miliar. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dan hampir dua kali lipat dibandingkan 2019, ketika tarif Section 301 mulai diberlakukan.

“Customs bond merupakan alat utama yang digunakan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk melindungi penerimaan negara serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,” ujar juru bicara U.S. Customs and Border Protection.

Customs bond dinyatakan tidak mencukupi ketika kewajiban bea dan pajak importir melampaui 100% kapasitas jaminan yang dimiliki.

Dikutip CNBC, lonjakan ini terjadi seiring kenaikan tajam penerimaan tarif. Pada Januari, penerimaan tarif AS mencapai US$30 miliar, sementara total tahun berjalan menyentuh US$124 miliar, melonjak 304% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Secara keseluruhan, masuk akal jika jumlah kekurangan dana lebih dari dua kali lipat,” kata Jennifer Diaz dari Diaz Trade Law.

Ia menjelaskan, banyak perusahaan berasumsi customs bond senilai US$50.000 sudah cukup untuk menutup kewajiban selama satu tahun. “Namun, mereka mungkin tidak menggunakan perhitungan baku, dan tidak menyadari bahwa kewajiban pembayaran bea mereka jauh lebih besar,” ujarnya.

Kenaikan tarif dari 10%–25% atau lebih membuat kebutuhan jaminan customs bond meningkat signifikan. Nilai jaminan kini berkisar dari batas minimum US$50.000 hingga mencapai US$450 juta bagi importir tertentu. Perusahaan penjamin melaporkan kenaikan nilai customs bond hingga 200%, bahkan 550% pada salah satu klien di industri otomotif.

Apabila jaminan tidak mencukupi, barang impor akan tertahan di pelabuhan hingga customs bond baru diterbitkan—proses yang dapat memakan waktu setidaknya 10 hari. Importir juga diwajibkan menyediakan jaminan tambahan (collateral).

“Jika perusahaan tidak meningkatkan jaminan mereka, barang akan tertahan di pelabuhan,” kata Vincent Moy dari Marsh Risk.

Sementara itu, Mahkamah Agung AS dijadwalkan mempertimbangkan legalitas tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Jika tarif tersebut dibatalkan, importir berpotensi menerima pengembalian bea serta penyesuaian nilai obligasi dan jaminan. Namun, perusahaan penjamin memperkirakan pencairan dana akan memakan waktu karena proses verifikasi dan audit dokumen. (DH)