JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Ekonomi ke kediaman pribadi di Hambalang, Bogor, sore ini 15 Februari 2026.

Presiden Prabowo, seperti dikutip dari akun media sosial Setkab RI, Minggu (15/02), dalam pertemuan tersebut menegaskan dua hal.

Pertama, memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat, adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia.

Kedua, Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri. "Setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia," tegas Prabowo.

Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan detail perundingan apa yang dimaksud.

Namun, seperti dikutip thediplomat, Kamis (12/2), Presiden diperkirakan akan menandatangani perjanjian tarif final dengan Amerika Serikat pekan depan yang juga merupakan pertemuan perdana Board of Peace Presiden Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi pada Selasa bahwa Prabowo akan menghadiri pertemuan puncak tersebut di Washington pada 19 Februari, sebagaimana dilaporkan Bloomberg. Airlangga menambahkan bahwa perjanjian tarif resiprokal tersebut juga dapat ditandatangani “sekitar tanggal itu”.

Jakarta dan Washington sebelumnya telah menyepakati kerangka dasar perjanjian perdagangan resiprokal pada Juli 2025. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintahan Trump setuju menurunkan tarif resiprokal atas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menjadi 19 persen, dari sebelumnya 32 persen sebagaimana diumumkan Trump dalam pengumuman tarif awal pada April tahun lalu.

Sebagai imbalannya, Indonesia sepakat menghapus hambatan tarif atas impor dari AS, serta berkomitmen membeli pesawat Boeing, meningkatkan impor kedelai dan produk energi dari AS, serta mengurangi hambatan non-tarif seperti persyaratan perizinan dan aturan kandungan lokal yang selama ini dipandang AS sebagai penghalang bagi peningkatan investasi Amerika.

Negosiasi atas rincian teknis perjanjian perdagangan tersebut terus berlanjut dalam beberapa bulan terakhir. Pembicaraan dilaporkan sempat mengalami kebuntuan pada Desember 2025, ketika Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menuduh Indonesia “mundur” dari sejumlah komitmen sebelumnya, termasuk kegagalan mengambil langkah untuk menghapus hambatan non-tarif terhadap produk AS.

Jakarta juga dilaporkan enggan menyetujui tuntutan AS untuk memasukkan klausul “poison pill”, yang memungkinkan Washington membatalkan perjanjian apabila Indonesia menandatangani kesepakatan serupa dengan kekuatan pesaing, seperti China.

Namun, menjelang akhir bulan, Airlangga menyatakan bahwa seluruh isu substantif yang tercantum dalam Agreement on Reciprocal Trade telah disepakati oleh kedua pihak, termasuk isu utama dan teknis.

Greer juga mengatakan kepada Fox Business pekan lalu bahwa Indonesia, negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, merupakan target besar berikutnya dalam agenda perdagangan pemerintahan Trump.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa negosiasi telah memasuki tahap penyusunan akhir draf dalam pembicaraan yang berlangsung di Washington, D.C. pada 12–19 Januari, sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara.

Ia menegaskan kembali pernyataan Airlangga bahwa AS telah berkomitmen memberikan pengecualian tarif untuk sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi di AS, termasuk minyak sawit, kakao, kopi, dan teh. Namun, masih belum jelas apakah perjanjian tersebut akan mencakup klausul 'poison pill'.

Selama satu dekade terakhir, Indonesia secara konsisten mencatatkan surplus perdagangan dengan AS, yang merupakan pasar ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China.

Di tengah berlangsungnya negosiasi tersebut, Prabowo mengumumkan bahwa Indonesia akan bergabung dengan inisiatif Board of Peace yang digagas Trump, dan kemudian menghadiri pelantikannya di sela-sela World Economic Forum ke-56 di Davos bulan lalu.

Seorang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi kepada AFP bahwa pemerintah telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan perdana Board of Peace di Washington pada 19 Februari.

Meski keterlibatan Indonesia dalam inisiatif tersebut menuai kritik di dalam negeri—karena anggota permanen Board of Peace diwajibkan membayar biaya keanggotaan sebesar US$1 miliar, dia mengatakan bahwa Presdien akan memanfaatkan keanggotaan Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara bagi konflik Israel–Palestina.

Pengumuman ini muncul di tengah persiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 8.000 personel militer ke Gaza, sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional yang berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. (YS/MT)