JAKARTA - Selama 19 tahun, Google meminta izin kepada Korea Selatan untuk membawa keluar data peta detail skala 1:5.000. Selama itu pula, Seoul menolak.

Alasan yang kerap dikemukakan adalah keamanan nasional: Korea secara teknis masih berada dalam status perang, sehingga peta presisi tinggi di tangan asing dianggap berisiko.

Namun, narasi ini goyah setelah pekan lalu Google mengajukan proposal revisi yang pada dasarnya memenuhi hampir seluruh syarat keamanan pemerintah.

Dilansir dari straitstimes.com, satu hal yang tetap ditolak Google: kewajiban membangun pusat data di Korea Selatan.

Menurut Prof. Yoo Ki-yoon, mantan Direktur National Geographic Information Institute, lembaga pemerintah pembuat peta dasar Korea, memahami isu ini sebagai sengketa regulasi atau lokasi server justru meleset dari inti persoalan.

“Jika secara ekonomi masuk akal, Google akan datang, membayar pajak, dan bersaing. Itu yang terjadi di Jepang,” ujar Yoo, Profesor Teknik Geospasial di Seoul National University, kepada The Korea Herald. (DK)

“Alasan Google belum melakukannya di Korea bukan karena diblokir, tetapi karena imbal hasilnya belum sebanding dengan biayanya.”

Biaya yang dipertimbangkan Google bukan sekadar operasional server peta. "Kehadiran fisik akan memicu pengawasan yang lebih luas." 

Google Korea melaporkan pendapatan 386,9 miliar won pada 2024 dengan pajak korporasi 17,2 miliar won. 

Namun, estimasi yang dipaparkan ke Majelis Nasional oleh Prof. Jeon Seong-min (Universitas Gachon) menaksir pendapatan aktual Google dari YouTube, Play Store, dan iklan di Korea Selatan mencapai 4,8–11,3 triliun won, berdasarkan pengajuan ke SEC AS dan laporan perusahaan domestik.

Selisih itu mencerminkan struktur korporasi yang menyalurkan pendapatan melalui yurisdiksi pajak rendah. 

[[ Yurisdiksi pajak rendah menunjukkan bahwa Google menyusun perusahaannya sedemikian rupa agar sebagian besar uang yang dihasilkan di Korea tidak dicatat di Korea, melainkan dialihkan ke negara lain yang pajaknya lebih rendah. ]]

Pusat data lokal, kata Yoo, akan membuka struktur tersebut untuk ditelaah, bukan hanya untuk peta, tetapi berpotensi untuk semua layanan Google yang dikonsumsi pengguna Korea.

Di pasar domestik, Naver Maps menguasai sekitar 68% pangsa, terintegrasi dalam ekosistem pencarian dan niaga yang tak pernah benar-benar ditembus Google. 

“Layanan peta yang berdiri sendiri tidak menghasilkan pendapatan cukup untuk membenarkan kewajiban pajak yang dipicu pusat data lokal,” ujar Yoo.

Seluruh peta komersial di Korea dibangun di atas peta dasar pemerintah, infrastruktur publik yang dikembangkan dengan dana negara selama puluhan tahun. 

Prinsipnya sederhana, kata Yoo: “Jika ingin memakai infrastruktur publik untuk mencari untung, Anda harus hadir secara lokal dan membayar bagian Anda.”

Ada argumen tandingan yang menyebutkan bahwa kebijakan pajak dan ekspor peta seharusnya dipisahkan, pajak ditarik lewat reformasi, sementara ekspor peta dinilai terpisah. Yoo menilai argumen tersebut tidak realistis dalam praktiknya.

“Jika Anda merancang sistem untuk membebankan biaya yang setara kepada Google, dampaknya pasti meluas ke semua perusahaan IT global lain di negara ini,” ujarnya.

Pajak layanan digital atau pungutan serupa harus diterapkan menyeluruh, yang meningkatkan kompleksitas kelembagaan dan risiko friksi dagang.

“Pendekatan kasus per kasus dengan perangkat hukum yang ada adalah alternatif paling realistis.”

Yoo juga keras mengkritik riset ekonomi yang mewarnai perdebatan. Pratinjau riset Prof. Jung Jin-do (Korea National University of Education) memperkirakan ekspor data bisa merugikan Korea hingga 197 triliun won dalam satu dekade.

 Sebaliknya, studi 2024 dari Korea Academic Society of Tourism and Leisure memproyeksikan tambahan 3,4 juta wisatawan per tahun berkat Google Maps yang lebih baik. 

Makalah lain (Agustus 2025) mengutip blog Google dan mengklaim keuntungan industri kumulatif 18,46 triliun won dalam lima tahun jika ekspor diizinkan.

“Tak satu pun riset itu kredibel,” tegas Yoo. Makalah 2025 yang dikutip Google bahkan tidak diterbitkan di jurnal bereputasi. “Lebih mirip laporan ketimbang karya akademik." (DK)