JAKARTA – Rencana ambisius Presiden Donald Trump untuk menguasai dan mengeksploitasi cadangan minyak Venezuela pasca-penggulingan Nicolás Maduro menghadapi benturan keras dengan realitas ekonomi di lapangan.

Meskipun Gedung Putih menjanjikan era baru produksi energi dengan memanfaatkan cadangan minyak terbesar di dunia tersebut, para raksasa minyak Amerika Serikat menanggapi desakan investasi tersebut dengan skeptis, menunjuk pada infrastruktur yang hancur lebur dan absennya jaminan keamanan.

Dikutip dari BBC News (16/2/2026), Trump memandang intervensi yang menumbangkan Maduro sebagai peluang bisnis masif dan telah mendesak perusahaan minyak AS untuk menggelontorkan dana setidaknya US$100 miliar guna merevitalisasi sektor ini.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih setelah bertemu para bos energi, Trump dengan percaya diri menyatakan, "Kita akan mengekstraksi angka-angka dalam hal minyak yang jarang dilihat orang sebelumnya."

Namun, William Jackson, Kepala Ekonom Pasar Berkembang Capital Economics, memperingatkan bahwa perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, kini hanyalah bayang-bayang dari masa jayanya.

Fasilitas produksi telah terdegradasi parah akibat salah urus selama bertahun-tahun di bawah rezim Hugo Chávez dan Maduro.

"Di Venezuela, Anda berurusan dengan peralatan yang telah terdegradasi akibat penelantaran bertahun-tahun," ujar Jackson.

Ia menambahkan, "Sepuluh hingga 15 tahun yang lalu, Venezuela memproduksi 1,5 juta barel per hari lebih banyak daripada hari ini."

Situasi teknis diperparah oleh jenis minyak Venezuela yang merupakan sour heavy crude (berat dan asam), yang sulit diekstraksi dan korosif terhadap pipa, berbeda dengan minyak Arab Saudi yang lebih mudah diolah.

Monica de Bolle dari Peterson Institute for International Economics menegaskan kepada BBC bahwa perbaikan sederhana tidak akan cukup.

"Banyak hal harus dibuang sepenuhnya dan dibangun kembali dari nol," katanya.

Ia juga skeptis terhadap penerimaan politik lokal, dengan menambahkan, "Apakah rakyat Venezuela bersedia melakukan apa saja yang dikatakan AS dan menyerah begitu saja? Saya kira tidak."

Faktor sejarah dan keamanan juga menjadi penghalang utama. Perusahaan seperti ExxonMobil masih trauma dengan penyitaan aset mereka pada tahun 2007.

CEO ExxonMobil, Darren Woods, bahkan secara terbuka menyebut Venezuela saat ini tidak layak investasi (uninvestable).

Ketakutan ini beralasan mengingat situasi keamanan di bawah pemimpin sementara Delcy Rodríguez masih rapuh dengan ancaman geng paramiliter colectivos.

Alih-alih memberikan insentif atau jaminan keamanan, Trump justru mengancam akan memblokir investasi ExxonMobil jika mereka menolak masuk.

De Bolle mengkritik keras pendekatan diplomatik ini. "Kebijakan ini 'semuanya cambuk, tanpa wortel' (all stick, no carrot)," tegasnya.

Dia menyimpulkan bahwa pemerintahan Trump tampaknya tidak memahami kebutuhan sektor swasta akan kepastian hukum dan keamanan.

 

Tanda-tanda bahwa Venezuela belum berubah secara politik juga mulai nampak. Berbicara kepada sebuah jaringan televisi pendukung Trump akhir pekan lalu, saudara Delcy Rodríguez Presiden Venezuela, yang juga menjabat Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodríguez, menyatakan tidak akan menggelar pemilu baru dalam waktu dekat, selama negara masih dalam proses “stabilisasi”.

Banyak pihak menilai konsesi mereka kepada Gedung Putih hanyalah siasat untuk mempertahankan kekuasaan, dengan menunda pemungutan suara hingga setelah pemilihan presiden AS berikutnya pada 2028.

“Menurut saya, jika mereka cerdas, mereka akan terus mengulur-ulur pemerintahan Trump sampai masa jabatannya berakhir, lalu berharap semua orang pelan-pelan melupakan persoalan ini,” kata Michael Paarlberg, mantan penasihat Amerika Latin untuk Bernie Sanders.

“Saya kira Trump sendiri sudah sebagian besar melupakan Venezuela,” tambah Paarlberg. (SF/MT)