WASHINGTON – Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengungkapkan bahwa Iran belum menerima seluruh “garis merah” yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam upaya penyelesaian diplomatik antara kedua negara.

Seperti dikutip Times of India, Rabu (18/2), Vance menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa (17/2), setelah berakhirnya putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Jenewa, Swiss.

Vance menyiratkan bahwa Washington masih membuka jalur diplomasi. Namun, ia menegaskan Presiden Trump telah memperingatkan bahwa opsi militer dapat dipertimbangkan apabila kepemimpinan ulama Iran gagal menanggapi kekhawatiran utama AS, terutama terkait program nuklirnya.

“Dalam beberapa hal, pembicaraan itu berjalan baik; mereka sepakat untuk bertemu lagi,” kata Vance kepada Fox News.

“Namun di sisi lain, jelas bahwa Presiden telah menetapkan sejumlah garis merah yang belum siap diakui atau dibahas oleh pihak Iran,” tambahnya.

“Kami akan terus menempuh upaya diplomatik. Namun Presiden memiliki hak untuk menentukan kapan diplomasi dianggap telah mencapai batasnya. Kami berharap hal itu tidak terjadi, tetapi jika terjadi, keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden,” ujar Vance.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang terlibat langsung dalam perundingan dengan utusan khusus AS Steve Witkoff dan menantu Presiden Trump, Jared Kushner, mengatakan bahwa Teheran dan Washington telah mencapai kesepakatan mengenai “prinsip-prinsip panduan” bagi sebuah kesepakatan potensial guna mencegah konflik.

“Pada akhirnya, kami berhasil mencapai kesepakatan luas mengenai seperangkat prinsip panduan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kami akan melangkah maju dan mulai menyusun teks untuk kemungkinan kesepakatan,” kata Araghchi kepada televisi pemerintah Iran, seraya menyebut pembicaraan kali ini “lebih konstruktif” dibandingkan putaran pertama yang digelar awal bulan ini.

Meski demikian, Araghchi mengingatkan bahwa masih dibutuhkan waktu untuk mempersempit perbedaan mendasar antara kedua negara.

Perundingan yang dimediasi Oman tersebut bertujuan mencegah kemungkinan intervensi militer AS terhadap program nuklir Iran. Perundingan ini berlangsung beberapa pekan setelah Republik Islam Iran dilaporkan menewaskan ribuan orang dalam penindasan terhadap aksi protes massal.

Selama bertahun-tahun, Teheran juga berupaya memperoleh keringanan dari sanksi luas AS, termasuk pembatasan yang menghalangi negara lain membeli minyak Iran.

Vance tidak merinci garis merah apa saja yang belum diterima oleh Iran. Namun, pernyataan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei di platform X pada hari yang sama dengan perundingan tersebut diduga mencerminkan isu yang dimaksud.

Dalam unggahan pada Selasa (17/2) pukul 19.07 WIB, Khamenei menuliskan bahwa tanda kemunduran “kekaisaran AS yang korup dan menindas” terlihat dari sikap tidak rasionalnya, termasuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Iran.

“Mereka berkata, batasi rudalmu sampai jarak ini. Apa urusannya denganmu! Tanpa senjata pencegah, sebuah negara akan hancur oleh musuh,” tulisnya.

Sebelumnya, Khamenei juga menanggapi ancaman Presiden Trump yang mengirimkan gugus tempur kapal induk USS Gerald Ford ke Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa kekuatan militer terbesar sekalipun bisa mengalami kekalahan telak.

“Mereka terus-menerus berbicara tentang mengirim kapal menuju Iran. Tentu saja angkatan laut adalah hal yang berbahaya, tetapi yang lebih menakutkan adalah senjata yang mampu menenggelamkan kapal tersebut ke dasar laut,” kata Khamenei dalam pernyataan resminya.

Seperti diketahui, dalam perundingan tersebut  delegasi Amerika Serikat, Steve Witkoff dan Jared Kushner (menantu Trump), hadir langsung dalam perundingan di Jenewa, sementara Presiden Trump mengikuti perkembangan perundingan dari Washington DC. (DK)