WARSAWA - Perdana Menteri Polandia Donald Tusk pada Kamis (19/2) menyampaikan seruan agar warga negaranya segera meninggalkan Iran dan memperingatkan agar tidak melakukan perjalanan apa pun ke negara tersebut, dengan alasan risiko eskalasi militer yang akan segera terjadi.

“Mohon segera tinggalkan Iran dan dalam keadaan apa pun jangan bepergian ke negara ini,” kata Tusk kepada wartawan di kota Zielonka, dekat Warsawa, seperti dikutip kantor berita Turki, Anadolu, Kamis (19/2).

“Saya tidak ingin menakut-nakuti siapa pun, tetapi kita semua tahu apa yang saya maksud. Kemungkinan terjadinya konflik sangat nyata.”

Perdana menteri memperingatkan bahwa kesempatan untuk melakukan evakuasi bisa tertutup dengan sangat cepat.

“Dalam hitungan beberapa, belasan, atau beberapa puluh jam, evakuasi mungkin tidak lagi memungkinkan,” ujarnya, seraya mendesak warga Polandia agar menanggapi peringatan tersebut dengan serius.

Pemerintah Polandia belum memberikan rincian mengenai berapa banyak warga negaranya yang saat ini berada di Iran. Kementerian Luar Negeri diperkirakan akan mengeluarkan panduan lebih lanjut.

Tusk mencatat bahwa peringatan evakuasi sebelumnya pernah diabaikan di masa lalu, dengan konsekuensi serius. “Kami punya pengalaman buruk,” katanya. “Sebagian orang meremehkan seruan semacam ini.”

Sumber-sumber dan laporan media menyebutkan bahwa Washington dan Tel Aviv semakin dekat dengan kemungkinan konfrontasi militer baru dengan Iran, meskipun perundingan mengenai program nuklir Teheran masih terus berlangsung.

Israel dan Iran pernah terlibat perang selama 12 hari pada Juni 2025, dengan Amerika Serikat membombardir tiga fasilitas nuklir Iran.

Seperti diketahui, kebuntuan diplomasi nuklir kembali memicu eskalasi militer berskala besar di Timur Tengah. Amerika Serikat secara terbuka melontarkan ancaman serangan militer baru terhadap Iran setelah putaran kedua perundingan di Jenewa berakhir tanpa terobosan.

Sebagai langkah unjuk kekuatan balasan, Iran dan Rusia mengumumkan latihan angkatan laut gabungan di Laut Oman untuk menangkal potensi tindakan sepihak Washington di kawasan tersebut.

Dikutip dari laporan Al Jazeera (18/2/2026), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa Iran harus segera mengambil keputusan bijak untuk mencapai kesepakatan, mengingat masih ada jurang pemisah yang lebar terkait isu-isu krusial.

Presiden AS Donald Trump memperuncing retorika tersebut melalui unggahan di platform Truth Social. Trump mengancam akan memanfaatkan pangkalan udara Samudra Hindia di Kepulauan Chagos, Diego Garcia, untuk melumpuhkan rezim Iran.

Guna mendukung manuver tersebut, armada kapal induk kedua AS diperintahkan merapat dan diperkirakan akan bersiaga penuh pada pertengahan Maret, menyusul USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu beroperasi di dekat pesisir Iran.

Merespons tekanan militer yang kian ketat, Laksamana Muda Hassan Maqsoudlou dari Iran mengonfirmasi pelaksanaan manuver laut gabungan dengan Rusia.

Latihan ini secara spesifik dirancang untuk mencegah intervensi sepihak dan mengamankan jalur pelayaran komersial serta tanker minyak. Langkah Teheran tersebut selaras dengan peringatan keras dari Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Melalui stasiun televisi Al-Arabiya, Lavrov menegaskan bahwa serangan lanjutan AS terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA) berisiko memicu insiden nuklir yang sangat fatal dan dapat menghancurkan proses normalisasi hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi.

Akar kebuntuan di Jenewa terletak pada perbedaan syarat mutlak kedua negara. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan Teheran menolak mengakui garis merah Washington, yang mencakup tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan pembatasan cadangan rudal balistik.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bersikeras bahwa program nuklirnya bertujuan damai. Teheran menolak keras opsi pengayaan nol persen serta menolak negosiasi terkait kemampuan rudalnya, dan hanya bersedia membahas batasan tertentu jika diimbangi dengan pencabutan sanksi ekonomi.

Eskalasi saat ini membangkitkan kembali bayang-bayang konflik berdarah tahun lalu, di mana serangan Israel ke Iran memicu perang 12 hari yang berujung pada pengeboman AS terhadap tiga situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Rentetan ketegangan pada bulan Januari lalu, yang dipicu oleh tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa, juga sempat membuat Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jalur ekspor minyak paling vital di dunia dan menyerang pangkalan militer AS di kawasan tersebut.

Kini, sinyalemen pecahnya konflik terbuka kian menguat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan terbang ke Israel untuk menemui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 28 Februari guna membahas langkah strategis secara khusus.

Lembaga penyiaran publik Israel, Kan, melaporkan bahwa Tel Aviv saat ini sedang bersiap mengantisipasi kemungkinan turunnya lampu hijau dari Washington untuk melancarkan serangan terhadap sistem rudal balistik Iran.

Barbara Slavin, analis senior di Stimson Center, secara pesimistis memprediksi bahwa serangan AS dan Israel terhadap Iran hampir dipastikan akan terjadi dalam waktu dekat, mengingat durasi perundingan yang sangat singkat dan penumpukan kekuatan militer yang masif di wilayah teluk. (SF)

Terkait: Trump larang Inggris lepas Diego Garcia, kunci geopolitik AS