JAKARTA - Indonesia mencatat defisit anggaran belanja negara pada Januari, seiring langkah pemerintah mempercepat pengeluaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dalam konferensi pers pada Senin (23/2), bahwa defisit fiskal Indonesia mencapai Rp54,6 triliun atau sekitar US$3,25 miliar dolar AS. Hal ini setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB).

Seperti dikutip Bloomberg.com, pasca-pandemi, Indonesia secara historis berhasil mencatat surplus pada awal tahun karena tingginya penerimaan pajak, sementara proyek baru mulai berjalan. “Pemerintah akan terus memantau risiko global ini untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2026,” ujar Purbaya, dalam konferensi pers yang digelar. Pasar saham, rupiah, dan obligasi pemerintah acuan 10 tahun mempertahankan kenaikan awal, karena ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump membuat dolar AS melemah. Belanja negara pada Januari melonjak 25,7% secara tahunan menjadi Rp227,3 triliun, jauh lebih tinggi dibanding realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp172,7 triliun.

Ini merupakan pengeluaran tertinggi pemerintah pada Januari sejak 2019, menurut data Bloomberg. Belanja kementerian dan lembaga mencatat lonjakan belanja 129% karena pemerintah mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, serta untuk alokasi bantuan sosial lainnya.

Belanja modal juga meningkat hampir tujuh kali lipat, dengan sebagian investasi disalurkan untuk proyek irigasi, konektivitas, dan inisiatif ketahanan pangan. Purbaya mengaku laju belanja pemerintah akan tetap dipertahankan, dengan target alokasi belanja Rp809 triliun untuk kuartal pertama. Percepatan belanja pemerintah ini diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tumbuh melampaui ekspektasi mencapai 5,39% pada kuartal empat 2025.

Purbaya memperkirakan pertumbuhan bisa meningkat menjadi 5,5%-6% pada kuartal pertama 2026.

Pasar akan memantau ketat jalur fiskal Indonesia tahun ini, karena menteri keuangan berjanji menjaga defisit di bawah batas hukum 3% dari PDB, meski belanja meningkat cepat. Sebelumnya, Moody’s Ratings menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena risiko stabilitas fiskal.

Sementara itu, tim dari Fitch Ratings tengah melakukan kunjungan dan bertemu pembuat kebijakan untuk penilaian minggu ini, kata Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. (DK/KR)