Jakarta - Persaingan global untuk mengamankan pasokan mineral kritis kini telah merambah ke segmen rantai pasok yang paling tidak terduga, yakni limbah atau rongsokan logam.

Limbah aluminium, yang sebelumnya dianggap komoditas kelas dua, kini diklasifikasikan sebagai "komoditas strategis" oleh para pembuat kebijakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Perubahan status ini memicu potensi perang dagang baru seiring upaya negara-negara Barat untuk mencegah kebocoran material daur ulang berharga tersebut ke pesaing global, khususnya China.

Seperti dilansir dari reuters.com (21/11), Kepala Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic menegaskan bahwa limbah aluminium kini memegang peran vital dalam kebijakan industri blok tersebut. Data menunjukkan lebih dari satu juta metrik ton limbah aluminium "bocor" keluar dari Uni Eropa setiap tahunnya dalam bentuk ekspor.

Merespons hal ini, Komisi Eropa tengah mempersiapkan langkah-langkah penyeimbang untuk memastikan material yang dapat didaur ulang tetap berada di dalam Eropa, mengingat target kawasan tersebut untuk memenuhi 25 persen permintaan mineral kritisnya melalui daur ulang pada 2030.

Urgensi ini didorong oleh fakta bahwa daur ulang aluminium hanya membutuhkan 5 persen energi dibandingkan produksi logam primer, menjadikannya elemen kunci dalam dekarbonisasi.

Asosiasi industri European Aluminium menuding kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebagai salah satu penyebab utama kebocoran ini.

Tarif impor AS yang tidak mengenakan bea pada limbah aluminium menciptakan celah arbitrase harga yang menarik lebih banyak pasokan rongsokan Eropa ke pasar AS, terutama setelah kapasitas produksi aluminium primer Eropa anjlok seperempatnya sejak 2011 akibat tingginya biaya energi.

Di sisi lain Atlantik, kelompok industri The Aluminum Association di Amerika Serikat juga menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai kebocoran pasokan domestik, namun mereka menuding China sebagai penyebab utamanya.

Asosiasi tersebut mendesak pemerintah AS untuk menerapkan kontrol ekspor yang cerdas dan terarah, khususnya untuk limbah berkualitas tinggi seperti kaleng minuman bekas.

Ironisnya, Amerika Serikat sendiri masih memiliki tingkat daur ulang kaleng aluminium yang sangat rendah, yakni hanya 43 persen pada 2023, jauh di bawah rata-rata global sebesar 75 persen.

Pusat gravitasi persaingan ini tidak lepas dari peran China yang kini beralih fokus ke sektor daur ulang. Setelah membatasi kapasitas produksi smelter primernya, Beijing menargetkan peningkatan kapasitas daur ulang aluminium menjadi 15 juta ton per tahun pada 2027.

Ambisi China ini menciptakan permintaan masif yang menyedot pasokan rongsokan dari seluruh dunia, termasuk yang transit melalui negara-negara seperti Malaysia dan Thailand untuk pemrosesan awal.

Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa China bersiap untuk mendominasi sektor aluminium sekunder global, sama seperti dominasi mereka di sektor primer, yang pada akhirnya mendorong tren proteksionisme sumber daya di negara-negara Barat menjadi sebuah keniscayaan. (SF)