JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), pengelola dana jaminan sosial terbesar di Indonesia, bersiap melakukan manuver strategis dalam pengelolaan portofolionya.

Badan tersebut berencana mengalokasikan hingga 5 persen dari total dana kelolaannya yang mencapai hampir US$52 miliar untuk diinvestasikan pada aset-aset di luar negeri.

Langkah ini menandai pergeseran kebijakan yang signifikan, didorong oleh pertumbuhan dana yang begitu pesat sehingga pasar modal domestik dinilai tidak lagi cukup dalam untuk menampung seluruh likuiditas tersebut secara efisien.

Seperti dilansir dari businesstimes.com.sg (21/11), Direktur Pengembangan Investasi BPJS TK, Edwin Ridwan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk alokasi offshore tersebut di bawah regulasi baru yang akan segera diperkenalkan pemerintah.

Ridwan menggunakan analogi menarik untuk menggambarkan situasi lembaganya saat ini: di pasar domestik, BPJS TK ibarat "kapal tanker" raksasa yang sulit bermanuver karena ukurannya yang terlalu besar dibandingkan kolamnya. Namun, di pasar luar negeri, mereka akan menjadi seperti "speedboat" yang lebih lincah dalam menangkap peluang investasi global.

Urgensi ekspansi ini didasari oleh fakta bahwa total dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) BPJS TK telah membengkak hingga US$ 51,56 miliar per akhir September, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 13 persen. Setengah dari pertumbuhan tersebut berasal dari iuran wajib tenaga kerja.

Dengan ukuran sebesar itu, pasar modal Indonesia yang memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$ 911 miliar dianggap terlalu dangkal. Meskipun indeks acuan Indonesia telah naik lebih dari 18 persen tahun ini, kinerjanya masih tertinggal dibandingkan pasar negara lain yang didominasi sektor teknologi atau bahkan dibandingkan rekan regional seperti Vietnam.

Ridwan menegaskan bahwa kebutuhan akan investasi luar negeri semakin mendesak seiring berjalannya waktu, dan hal ini terus dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan. Detail mengenai alokasi aset final nantinya akan dibahas di bawah pedoman terpisah dari kementerian.

Untuk eksekusinya, BPJS TK kemungkinan besar akan melakukan investasi melalui pihak ketiga, mengingat saat ini badan tersebut belum memiliki kapasitas internal yang memadai untuk melakukan investasi langsung (direct investment) di pasar global.

Sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang, BPJS TK mengelola lebih dari 40 juta akun pekerja di Indonesia per September, mencakup program jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan.

Diversifikasi geografis ini diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang lebih optimal dan risiko yang lebih terukur bagi jutaan pekerja Indonesia, melepaskan ketergantungan penuh pada siklus pasar domestik semata. (SF)