JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan garis panduan baru yang ketat bagi perusahaan raksasa teknologi pengembang kecerdasan buatan (AI).

Melalui pidato kenegaraan State of the Union pada Selasa malam, pemerintah AS memperkenalkan inisiatif yang disebut "ikrar perlindungan pembayar tarif" (ratepayer protection pledge).

Kebijakan strategis ini mewajibkan korporasi yang tengah gencar membangun pusat data AI fasilitas yang dikenal mengonsumsi energi dalam jumlah masif untuk mendanai dan memproduksi kebutuhan listrik mereka sendiri ke depannya.

Mengutip laporan Yahoo Finance (25/02/2026), langkah intervensi ini dipicu oleh kondisi infrastruktur jaringan listrik nasional AS yang sudah menua dan dinilai tidak akan mampu menampung lonjakan beban energi eksponensial dari industri AI.

Meskipun rincian teknis dari kesepakatan ini masih terbatas, Menteri Energi AS Chris Wright mengonfirmasi bahwa seluruh perusahaan penyedia infrastruktur komputasi skala besar (brand-name hyperscalers) telah menandatangani pakta tersebut.

Kelompok tersebut diasumsikan mencakup pemain-pemain utama di pasar saham seperti Alphabet (GOOG), Meta (META), dan Amazon (AMZN).

Manuver regulasi ini hadir di tengah melonjaknya permintaan dan harga energi domestik yang mulai memicu keresahan publik AS.

Berdasarkan estimasi Lawrence Berkeley National Laboratory, permintaan listrik dari pusat data AS telah melonjak dua kali lipat antara tahun 2018 dan 2024, serta diproyeksikan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2028.

Dampak ekonomi dari krisis kapasitas ini sudah sangat terasa, di mana harga eceran listrik rata-rata menyentuh US$0.1724 per kilowatt-jam pada bulan Desember lalu, atau sekitar 6% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lonjakan paling ekstrem terjadi di wilayah layanan PJM Interconnection selaku operator jaringan listrik terbesar di negara tersebut, di mana harga kapasitas meledak dari US$28.92 pada periode 2024-2025 menjadi US$329.17 per megawatt-hari untuk periode 2026-2027.

Beban biaya utilitas yang membengkak akibat industri AI ini telah menjadi tantangan politik tersendiri bagi Trump, yang pada masa kampanyenya berjanji akan memangkas tagihan listrik hingga setengahnya.

Tekanan juga datang dari tingkat daerah, di mana setidaknya enam negara bagian telah mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang sementara seluruh pembangunan pusat data baru.

Merespons dinamika ini, beberapa pengembang AI sebenarnya telah mengambil inisiatif mandiri sebelum aturan federal diumumkan.

Pada bulan Januari, Microsoft berkomitmen membayar tarif utilitas yang cukup untuk menutup penuh biaya energi pusat datanya sekaligus memulihkan pasokan air, sementara OpenAI berjanji menanggung biaya energinya sendiri agar tidak mengerek tagihan warga.

Langkah tersebut disusul oleh Anthropic pada bulan Februari yang setuju membayar 100% biaya peningkatan jaringan yang dibutuhkan untuk fasilitas mereka.

Melalui penerapan ikrar perlindungan pembayar tarif ini secara nasional, Gedung Putih mengklaim bahwa harga energi bagi masyarakat tidak akan naik, dan dalam banyak kasus justru berpotensi turun.

Klaim tersebut sejalan dengan sebuah studi pendanaan federal pada bulan Desember yang mencatat bahwa penambahan pelanggan baru berskala besar dapat menurunkan harga pasar asalkan terdapat kelebihan kapasitas daya.

Sebagai langkah stabilisasi lebih lanjut, pemerintah AS kini juga tengah menekan PJM Interconnection untuk segera menggelar lelang darurat.

Mekanisme ini dirancang agar perusahaan teknologi dapat mengajukan penawaran untuk perjanjian pasokan listrik jangka panjang, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengamankan ekspansi industri AI sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat luas di tahun-tahun mendatang. (SF)