JAKARTA - Indonesia dinilai berpotensi menghadapi kesulitan dalam memenuhi komitmen peningkatan impor produk pertanian Amerika Serikat yang disepakati dalam perjanjian dagang terbaru.

Para pelaku pasar menilai target impor tersebut terlalu ambisius, terutama untuk bungkil kedelai, dengan beban utama berada pada lembaga negara yang baru ditunjuk untuk pengadaan pakan ternak.

Dikutip reuters, kesepakatan yang difinalisasi pada 19 Februari itu menurunkan tarif AS atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, dengan sejumlah komoditas utama seperti minyak sawit, kakao, dan karet dikecualikan dari bea masuk.

Sebagai imbalannya, Indonesia berkomitmen menaikkan impor gandum AS hingga dua juta ton per tahun, meningkatkan pembelian kedelai menjadi 3,5 juta ton, serta melonjakkan impor bungkil kedelai menjadi 3,8 juta ton per tahun.

“Pabrik penggilingan di Indonesia memang sudah membeli lebih banyak gandum AS,” ujar seorang trader dari perusahaan perdagangan internasional pemasok gandum dan bahan pakan ke Indonesia.

Namun, ia menilai peningkatan tersebut terbatas. “Dalam skenario terbaik, mereka hanya bisa membeli sekitar 1,25 juta hingga 1,3 juta ton pada 2026.”

AS sendiri tengah berupaya mendiversifikasi ekspor hasil pertaniannya ke luar China, yang mengurangi pembelian akibat ketegangan dagang dengan Washington. Untuk kedelai, Indonesia saat ini sudah bergantung pada pasokan AS guna memenuhi permintaan tahu dan tempe. Meski demikian, komitmen impor baru tersebut dinilai melampaui kebutuhan nasional.

Menurut Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo), konsumsi kedelai dalam negeri berkisar 2,7–2,9 juta ton per tahun dan hampir seluruhnya berasal dari impor.

“Komitmen untuk membeli 3,5 juta ton per tahun perlu dikaji secara realistis, agar tidak melampaui kebutuhan domestik dan mengganggu keseimbangan pasokan,” ujar Ketua Akindo, Hidayatullah Suralaga.(DH)