JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa fasilitasi impor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai US$4,5 miliar (sekitar Rp75,6 triliun, asumsi kurs Rp16.800) merupakan kerja sama Business-to-Business (B2B), bukan menggunakan dana APBN.

Menurut Haryo, pemerintah hanya berperan sebagai regulator untuk memastikan standar mutu, sementara transaksi dijalankan sepenuhnya oleh pihak swasta berdasarkan pertimbangan komersial, mengutip dari idxchannel.

“Komitmen fasilitasi impor senilai US$4,5 miliar dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS adalah dukungan kebijakan untuk memperlancar kerja sama B2B antara pelaku usaha Indonesia dan AS, bukan pembelian yang dibiayai APBN,” ujar Haryo dalam Standby Statement, Minggu (1/3).

Langkah ini dianggap sebagai strategi rasional untuk menjaga akses pasar AS, tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia.

Pada 2025, ekspor Indonesia ke AS mencapai US$31 miliar atau sekitar 11% dari total ekspor global nasional.

Haryo menekankan pentingnya pendekatan perdagangan seimbang untuk melindungi daya saing produk Indonesia di pasar Amerika. “Menjaga akses pasar AS melalui perdagangan seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional,” ujarnya.

Data 2025 menunjukkan impor produk pertanian dari AS sebesar US$1,21 miliar, hanya 9,2% dari total impor komoditas sejenis sebesar US$13,2 miliar. Contohnya, impor sereal dari AS hanya 10% dari kebutuhan nasional, sementara kedelai jauh lebih kecil.

Impor ini penting untuk menjaga stabilitas bahan baku industri makanan olahan berorientasi ekspor di dalam negeri. Komitmen ART telah diperkuat melalui MoU antarperusahaan dalam dua tahap (Juli 2025 dan Februari 2026) dengan dukungan Kadin dan Apindo.

Haryo memastikan pemerintah tetap mengawasi standar keamanan pangan dan siap mengambil langkah tegas jika ada gangguan di pasar domestik.

“Fasilitasi ini bagian dari strategi memperkuat akses pasar sekaligus mendukung rantai nilai industri nasional, tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional,” pungkasnya. (DK)