JAKARTA - Penyusutan kelas menengah Indonesia menjadi sorotan setelah laporan Mandiri Institute mencatat jumlahnya turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk juga menyusut dari 17,1% menjadi 16,6%.

Dikutip dari laman resmi Universitas Gadjah Mada, dalam periode yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) justru bertambah 4,5 juta orang dan kini mencakup 50,4% populasi. Artinya, lebih dari separuh masyarakat berada di bawah ambang kelas menengah dan dalam posisi rentan terhadap guncangan ekonomi.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai penyusutan ini bukan sekadar perubahan angka. Menurutnya, kelas menengah identik dengan rasa aman finansial dan kemampuan merencanakan masa depan.

“Ketika jumlah mereka menyusut, yang benar-benar terkikis adalah keyakinan bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, struktur kelas menengah Indonesia relatif tipis dan didominasi lapisan bawah. Kondisi tersebut membuatnya mudah terdampak oleh pemutusan hubungan kerja, kenaikan biaya pendidikan, maupun peningkatan cicilan pinjaman. “Ekspansi AMC saat ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang berdiri di tepi ketidakpastian,” katanya.

Faktor utama yang mendorong penurunan, menurutnya, adalah kualitas pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja lebih banyak berasal dari sektor informal, ekonomi gig, dan pekerjaan berproduktivitas rendah.

“Ekonomi gig, pekerjaan informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan seperti itu jarang memberikan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas. Orang bekerja keras, tetapi tangga sosial tidak menjadi lebih panjang,” jelasnya.

Di sisi lain, daya beli melemah akibat stagnasi upah riil kelas menengah bawah, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus naik. Banyak rumah tangga masih terlihat stabil, tetapi ruang keuangan mereka semakin terbatas.

Ia juga menyoroti belum adanya perlindungan memadai bagi kelompok near-middle. “Kita belum memiliki peredam kejut yang memadai bagi kelompok near-middle."

Kebijakan sosial, lajutnya,  masih berfokus pada masyarakat berpendapatan rendah yang memang harus terus dilindungi. Namun, kelompok  AMC, yang kini menjadi mayoritas populasi, berada di wilayah abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup aman untuk sepenuhnya mandiri.

Dalam banyak kasus, mereka berdiri sendiri ketika risiko muncul. "Jika tren ini berlanjut, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial,” ujarnya.

Ia memperingatkan risiko aspirasi tanpa mobilitas. “Pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) mungkin meningkat, tetapi jika mobilitas mandek, harapan sosial juga membeku,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu mendorong penciptaan pekerjaan bernilai tambah, memperkuat pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, serta memperluas perlindungan sosial bagi pekerja nonformal. Tanpa perbaikan struktural, kontraksi kelas menengah dapat melemahkan konsumsi, basis pajak, dan stabilitas sosial dalam jangka panjang.

“Kelas menengah bukan sekadar kategori statistik. Ia adalah pilar stabilitas, sumber konsumsi, basis pembayar pajak, dan yang terpenting, penjaga optimisme sosial. Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar 1,2 juta orang,” pungkasnya.(DH)