JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan, defisit APBN Indonesia tetap terkendali di tengah gejolak global, termasuk kenaikan harga minyak dan tekanan pasar keuangan.

Pernyataan ini disampaikan saat forum Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Wamenkeu, APBN Indonesia dibangun dengan prinsip prudent, disiplin, dan fleksibel, sehingga mampu menghadapi berbagai risiko global.

“APBN kita itu memang didesain pertama, prinsip prudent. Kemudian disiplin. Ketiga, fleksibel. Prudent dan disiplin, kita memastikan bahwa defisit kita di bawah 3%. Debt to GDP ratio sekitar 40%. Masih jauh lebih rendah dari di undang-undang 60%,” kata Wamenkeu.

Prinsip fleksibilitas memberi pemerintah ruang untuk menggunakan cadangan fiskal sebagai bantalan menghadapi guncangan global, baik yang berdampak pada belanja maupun penerimaan negara.

“Fleksibel artinya termasuk jika terjadi shock yang bersumber dari global. Maka ada buffer, ada cadangan fiskal yang dapat digunakan untuk memberikan bantalan terhadap gejolak-gejolak itu,” tambah Wamenkeu.

Untuk menghadapi potensi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah, Kemenkeu rutin melakukan stress test. Wamenkeu menyebut, setiap kenaikan US$1 pada Indonesian Crude Price (ICP) menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun, pelemahan Rp100 terhadap dolar AS berdampak Rp0,8 triliun, dan kenaikan yield 0,1% menambah Rp1,9 triliun.

“Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3 persen, debt over GDP juga masih terjaga,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah terus mendiversifikasi sumber pembiayaan, termasuk penerbitan global bonds senilai US$4,5 miliar dalam Euro dan Renminbi dengan yield kompetitif.

Pemerintah juga memperkuat investasi domestik melalui entitas baru, Danantara, yang kini menjadi bagian dari pengelolaan makroekonomi.

Dengan berbagai langkah tersebut, Wamenkeu optimistis keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara tetap terjaga, sambil tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dan belanja konsumsi pemerintah, meski ketidakpastian global terus meningkat. (DK)