TEHERAN  – Republik Islam Iran kini tengah menghadapi ujian eksistensial terbesar sejak Revolusi 1979 menyusul intervensi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Serangan mematikan tersebut telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah komandan senior militer.

Seperti dikutip newsweek.com (02/03/2026), alih-alih runtuh oleh gempuran dan tawaran amnesti dari Presiden AS Donald Trump yang mendesak warga untuk memberontak, Teheran merespons cepat dengan membentuk Dewan Kepemimpinan sementara.

Dewan ini dipimpin oleh Ayatollah Alireza Arafi, Presiden Masoud Pezeshkian, dan Ketua Mahkamah Agung Gholam Hossein Mohseni Ejehe untuk mempertahankan komando pertahanan negara.

Militer Iran mengaktifkan strategi yang dikenal sebagai "Doktrin Mosaik" (Mosaic Doctrine), untuk menahan gempuran koalisi AS-Israel,

 Diadaptasi dari evaluasi perang masa lalu, doktrin ini mendelegasikan otonomi operasional penuh kepada unit-unit militer lokal, sehingga perlawanan dapat terus berjalan meski komando pusat atau tokoh pemimpin terbunuh.

Selain itu, Iran menerapkan taktik menekan sekutu AS dengan menargetkan infrastruktur sipil dan energi milik negara-negara Teluk (GCC).

Peneliti Geneva Graduate Institute, Farzan Sabet, menilai taktik ini sengaja dirancang agar negara-negara Arab tersebut melobi Washington untuk segera mendesak gencatan senjata.

Di sisi lain, Presiden Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk menerapkan skenario "modifikasi rezim" ala Venezuela di Iran.

Ketimbang melakukan invasi darat besar-besaran seperti Perang Irak, Washington berharap pengeboman udara yang memenggal pucuk pimpinan Iran akan memaksa elite penguasa baru untuk menyerah dan memberikan konsesi besar.

Terlebih, militer AS dan Israel kini tengah berpacu menghancurkan sisa-sisa persediaan rudal Iran, yang memicu Teheran untuk mengadopsi mentalitas "gunakan sekarang atau kehilangan selamanya" (use it or lose it) dalam meluncurkan rudal balasan.

Meski faksi oposisi di luar negeri dan seruan pemberontakan terus didengungkan, sejumlah pakar keamanan menilai strategi Trump di Iran merupakan sebuah salah kalkulasi yang fatal. Analis keamanan asal Teheran, Mostafa Najafi, menegaskan bahwa seluruh cabang pemerintahan Iran saat ini masih memegang kendali penuh.

Menurut dia, ide Trump bahwa melakukan pemboman udara dapat memicu keruntuhan rezim adalah fantasi politik semata. Sebaliknya, ancaman militer asing justru sering kali menyatukan faksi-faksi yang sebelumnya terbelah, memperkuat kohesi internal, dan menebalkan dukungan rakyat Iran untuk membela kedaulatan negaranya di tengah perang. (SF)